oleh

Saurip Kadi Puji Keberanian Gubernur dan Wagub DKI Akhiri “Penjajahan” di Rusun GCM

-Nasional-67 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Sikap Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno yang tidak mau memelihara residu peninggalan pendahulunya, patut kita apresiasi bersama. Dalam soal apartemen umpamanya, Pemprov DKI membikin gebrakan “nekad” untuk menegakkan Undang-undang Nomor:20. Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Selain itu, melalui Kadis PR & KP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman) DKI Jakarta, pada tanggal 23 Mei 2018 telah menerbitkan Surat dengan Nomor:2145/-1.796.71, tentang penegasan kepengurusan tunggal PPPRS (Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun) Graha Cempaka Mas (GCM) yaitu Pengurus Hasil RULB 20 September 2013 Pimpinan Tonny Soenanto, sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:100K/PDT/2017.

Demikian diungkapkan Mayjen (Purn) TNI Saurip Kadi, selaku penghuni Apartemen GCM saat temu Wicara antara Warga Apartemen GCM dengan Ketua DPRD DKI Jaya, M. Taufik, Kadis PR & KP DKI Jakarta, dan Buka Puasa Bersama, di apartemen GCM, Jakarta Utara, Rabu (30/5/2018).

“Arti khusus warga, GCM kami segera merdeka. Hal ini juga terkait dengan kemenangan Warga Rusun GGM pada Pengadilan Kasasi Nomor: 100K/PDT/2017, yaitu Permohonan Kasasi Pengurus PT.Duta Pertiwi Tbk ditolak,” ujar Saurip Kadi.

Saurip mengapresiasi gebrakan Gubernur DKI Anis Bawasden dan Wagub Sandiaga Uno untuk mengakhiri penzholiman pengelola ex pengembang terhadap warga rusun. Dia memuji keberanian gubernur dan wakil gubernur DKI yang luar biasa, yang mustahil terjadi di masa lalu.

“Hal mencolok dari gubernur dan wagub DKI kali ini adalah keberanian dalam bersikap tak peduli siapa yang dihadapi, tak terkecuali terhadap PT. Duta Pertiwi Tbk (Sinar Mas Group). Sikap “nekad” ini otomatis akan membikin Pengelola ex Pengembang “hitam” lainnya menjadi mudah untuk ditertibkan,” ujar Saurip yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat PPPSRS-GCM tersebut.

Menurutnya, penyelesaian kasus apartemen GCM menjadi sangat strategis, karena kasus GCM menjadi barometer keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

“Rasanya kita tidak patut bicara tentang jaminan keamanan dan penegakan hukum bagi saudara kita yang dipedalaman Kalimantan dan Papua atau pula lainnya, kalau kasus GCM yang berjarak kurang dari 4 km dari Istana Negara saja terus berlarut, dan tidak tertangani dengan baik,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini, ASA Center yang ikut menjembatani polemik antara penghuni dan pengelola Rumah Susun Graha Cempaka Mas (GCM) yaitu PT Duta Pertiwi Tbk. Peran ASA Center terutama membawa persoalan penghuni rumah susun GCM sampai ke Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Mengadu ke DPRD DKI Jakarta

Polemik antara penghuni dan pengelola PT Duta Pertiwi Tbk itu sendiri sudah terjadi sejak 2013 silam, serta sejumlah perwakilan dari Apartemen lain yang masih terzholimi pengelola ex pengembang.

Sebelumnya, Rabu (23/5/2018) pekan lalu, puluhan perwakilan penghuni rumah susun milik (rusunami) atau apartemen se-Jakarta, mengikuti rapat dengar pendapat dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua Komisi D Iman Satria, serta pemerhati masalah apartemen dan juga tokoh masyarakat Alex Asmasubrata,

Saat itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, menilai persoalan apartemen di Jakarta dapat dituntaskan di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno. Syaratnya seluruh penghuni apartemen bersatu, sehingga saat dilakukan pemilihan pengurus mereka dapat menang dan mengalahkan pengurus bentukan pengembang.

“Mari kita berjuang bersama-sama menyelesaikan masalah ini. DPRD pasti akan membela kepentingan masyarakat penghuni apartemen,” tegasnya.

“Silahkan laporkan kepada kami di DPRD DKI, dan kami pasti akan memanggil pengembang itu dan akan menuntut mereka yang bertindak sewenang-wenang,” pungkasnya. (Eka/Igo)

News Feed