oleh

SKPD Intan Jaya Hadiri Musrenbang Otsus Papua

 

Biak, Radar Pagi – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya, Papua, menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk wilayah adat Meepago dan Saireri, yang digelar di Hotel Asana Biak, selama 2 hari, mulai Rabu (30/5/2018) s/d Kamis (31/5/2018) kemarin.

Musrenbang yang mengusung tema “Pemantapan Kualitas Hidup Orang Asli Papua yang Berkeadilan” ini diikuti oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), SKPD, mitra kerja pembangunan daerah, serta unsur masyarakat yang menjadi koordinator wilayah adat Meepago dan Saireri.

Wilayah adat Meepago meliputi Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Sesuai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Dogiyai). Sementara wilayah adat Saireri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen).

SKPD Pemkab Intan Jaya yang hadir, antara lain Kadis Kesehatan, Kadis PU, Kadis Perdagangan, Kadis Pertanian, Kadis Pemberdayaan Perempuan, Kadis Sosial, Kadis Perhubungan, Kadis DPMK, dan Kadis Tenaga Kerja. Turut hadir Ka. BPPKAD, Ka. Bappeda, dan Ka. BKD. Semua yang hadir didampingi staf masing-masing.

Adapun OPD yang lain diikuti oleh staf yang berkompeten, seperti perumahan, ketahanan pangan, pendidikan, dan pariwisata.

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Besem Gumbo, didampingi Bupati Nabire, Isaias Dow S.Sos M.AP, Bupati Supiori, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Target Imunisasi dan Perdasus

Pejabat Gubernur Papua dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pejabat Sementara Bupati Biak Numfor, Besem Gombo, saat membuka musrenbang meminta para bupati dan SKPD di setiap kabupaten/kota di Papua untuk memberi perhatian khusus kepada target imunisasi dasar lengkap 0-9 bulan dan dilanjutkan dengan imunisasi booster. Pemberian imunisasi ini guna mendukung komitmen pemerintah pusat untuk mengeliminasi campak di tahun 2020.

Selain menyinggung soal imunisasi guna mencegah terulangnya wabah campak di Papua, dalam Musrenbang kali ini juga terlontar keinginan agar MRP menyiapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tentang perencanaan kontekstual, sebagai payung hukum dalam pemberdayaan orang asli Papua.

“Keberadaan Perdasus sangat mendesak karena dibutuhkan untuk memberikan kewenangan bagi daerah dalam mengakomodasi berbagai kebijakan strategis untuk kepentingan orang asli Papua,” kata Kepala Bappeda Provinsi Papua Dr. Muhammad Musa’ad.

Menurutnya, dengan adanya perdasus, maka akan sangat mudah bagi daerah untuk mengeksekusi kebijakan strategis yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat asli Papua.

Dia mengakui, Pemerintah Provinsi Papua selama ini kesulitan mengimplementasikan kebijakan khusus orang asli Papua karena sistem penganggaran dan perencanaan masih sama secara nasional, mulai dari tingkat kampung, distrik/kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. (Om Yan)

 

News Feed