oleh

Bupati Natalis Tabuni Bantah Pemerintahan di Intan Jaya Tidak Berjalan Pasca Rusuh Pilkada

 

Jakarta, Radar Pagi – Bupati Natalis Tabuni S.Si, M.Si membantah pernyataan Pastor Yustinus Rahangiar di harian Kompas edisi Rabu (30/5/2018), yang menyebut pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berjalan pasca kerusuhan Pilkada.

“Pernyataan itu terlalu berlebihan,” ujar Bupati Natalis Tabuni saat dikonfirmasi Radar Pagi melalui selular, Minggu (3/5/2018).

Menurut Bupati, pemerintahan dasar seperti layanan kesehatan dan pendidikan sudah berjalan dengan baik, seiring situasi keamanan yang sudah kondusif, terutama setelah pihaknya bersama masyarakat membuat pernyataan damai. Pernyataan damai tersebut menjadi jaminan agar pemerintahan dan aktifitas masyarakat di kota Intan Jaya dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya.

Dia mengakui bila konflik yang terjadi dalam rentang waktu pertengahan 2017 hingga Maret 2018 kemarin, membuat kegiatan pemerintahan terpaksa dilaksanakan di Kabupaten Nabire karena kantor-kantor pemerintahan sudah dibakar dan isinya pun habis dijarah massa saat kerusuhan kemarin. Namun hal ini hanya sementara sambil menunggu perbaikan gedung-gedung perkantoran tersebut.

“Memang betul pasca kerusuhan, tidak banyak PNS Intan Jaya yang bertugas di atas (Intan Jaya), karena kegiatan pemerintah dilaksanakan sementara di Nabire, apalagi banyak dari mereka yang masih trauma, tapi bukan berarti layanan pemerintahan tidak berjalan,” tegas Bupati.

Bupati Natalis Tabuni ‘naik turun’ ke Intan Jaya untuk memantau kondisi keamanan dan berdialog dengan masyarakat pasca rusuh Pilkada sebagai upaya mempercepat proses pemulihan kegiatan pemerintahan.

Untuk untuk membangun kembali gedung-gedung perkantoran yang musnah dilalap si jago merah, kata Bupati, Pemkab Intan Jaya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar dan pengerjaannya ditargetkan rampung tahun ini.

“Tahun ini sudah dianggarkan total Rp 20 miliar untuk rehabilitasi perkantoran yang terbakar. Kita harapkan tahun ini kegiatan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya bisa sepenuhnya pulih,” katanya.

Dia meminta semua pihak untuk bersabar sebab perbaikan infrastruktur yang rusak dalam kerusuhan memerlukan proses, terutama mekanisme teknis pelaksanannya, misalnya harus melalui tahap lelang dan kontrak yang memakan waktu.

“Kerja seperti ini jangan dianggap sama seperti kerja di dapur atau kerja memperbaiki hal-hal kecil yang tidak memerlukan proses lelang dan kontrak. Pekerjaan besar semacam ini tentu harus mengikuti prosedural sesuai peraturan, antara lain harus melalui mekanisme lelang dan kontrak, dan itu (lelang dan kontrak) sudah dilakukan,” tuturnya.

Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya bersama unsur TNI dan kepolisian, serta Ketua 2 DPR Elia Sani, dalam pertemuan dengan masyarakat di Kota Sugapa, beberapa waktu lalu. Pertemuan ini sebagai upaya mempercepat pemulihan kondisi keamanan dan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya

Bupati merasa yakin tahun ini pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya dapat kembali berjalan normal, apalagi dirinya telah berkali-kali naik turun ke Intan Jaya untuk memantau keadaan dan melakukan koordinasi di sana.

“Tapi untuk sementara ini saya memang tidak bisa tinggal di rumah dinas karena sudah hancur dan dijarah semua isinya. Apa saya mesti tinggal di rumah penduduk? Itu kan tidak mungkin,” tandasnya. (Om Yan) 

News Feed