oleh

Saurip Kadi: Kejahatan “Dilindungi” Negara

-Nasional-69 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Sesungguhnya dalam kasus Rusun Graha Cempaka Mas (GCM), Pemprov DKI Jakarta dari awal sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun dengan sengaja mereka membiarkannya, dan kemudian digeser menjadi sengketa hukum. Warga apartemen kemudian harus berhadapan dengan konglomerat termasuk melalui proses pengadilan, sementara realitanya mereka mengkooptasi penguasa dan hukum pun ‘Wani Piro’.

Hal ini dikatakan Mayjend (Purn) TNI AD Saurip Kadi, selaku penghuni Apartemen GCM saat temu Wicara antara Warga Apartemen GCM (Graha Cempaka Mas) dengan Pimpinan DPRD DKI bersama Kadis PR & KP DKI Jakarta, di apartemen GCM, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

“Kini semuanya segera berlalu, yang pasti dari kasus GCM banyak pihak termasuk Pengelola ex pengembang di Rusun manapun, dan utamanya birokrasi Pemprov DKI Jakarta serta jajaran Polri kembali diingatkan ajaran leluhur kita, bahwa “Keangkara Murkaaan Akan Hancur Karena Budi Kekerti Luhur” yang dilingkungan masyarakat Jawa dikenal dengan istilah ‘Suro Diro Jaya Diningrat Lebur Dening Pangastuti’,” ujar Saurip didampingi Ketua DPRD DKI Jaya, M. Taufik, Kadis PR & KP DKI Jakarta, dan Ketua ASA Center Alex Asmasoebrata.

Saurip membeberkan, dalam kasus Apartemen GCM ada 27 SHM SRS atas nama Pengembang. Dan ketika terjadi sengketa, warga dikalahkan oleh Pengadilan, mulai dari PN maupun TUN, PT, Kasasi dan juga Penyidik Polri, karena kepemilikannya masih a.n. PT. Duta Pertiiwi Tbk. Para Penegak hukum tak peduli bahwa sejak tahun 1997-1999 apartemen tersebut sudah dijual dan terbayar lunas. Begitu pula sertifikat HGB Induk tidak dibalik namakan menjadi a.n. PPSRS, sebagaimana apartemen di luar DKI Jakarta.

Sejak pembentukan PPPSRS yang difasilitasi oleh Pengembang, dalam prakteknya Pengurus PPPSRS dikuasasi orang-orangnya, tak peduli ia bukan Pemilik yang tinggal di apartemen sebagaimana amanat pasal 74 UU Nomor:20/2011. Pengurus PPPSRS kemudian menunjuk ex Pengembang sebagai Pengelola. Dan persekongkolan antara Pengelola dengan Pengurus “boneka” nya, kemudian membuat TAMENG KEJAHATAN dengan jenis kontrak LUMPSUM (Borongan), sehingga seolah semuanya legal. Padahal jenis kontrak apapun yang bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi otomatis batal demi hukum.

“Berbekal kontrak Lumpsum inilah mereka melakukan sejumlah dugaan Perbuatan Melawan Hukum. Kewenangan untuk menarik dan menyimpan uang-uang IPL (Iuran Pengelolaan Lingkungan/”Service Charge”) dan pungutan lainnya yang semestinya ke rekening PPPSRS yang bernaung pada rezim UU Rusun, diubah menjadi masuk ke Rekening Pengelola yang bernaung dibawah rezim UU Perseroan Terbatas. Maka, dampak yang tidak bisa dihindari adalah kewenangan pengelolaan dan kontrol keuangan pindah ke Direksi Pengelola (PT. Duta PertiwiTbk), tidak lagi pada Pengurus dan anggota PPPSRS-GCM. Lantas, bagaimana mungkin Pengurus PPPSRS bisa mempertanggung jawabkan keuangan kepada warga dalam RUTA (Rapat Umum Tahunan) yang sebelumnya wajib diaudit akuntan publik,” papar Saurip Kadi.

Sementara itu, Alex Asmasoebrata menambahkan, berbagai cara intimidasi dilakukan pengembang, di antaranya dengan aksi pendudukan sejumlah orang dengan menginap di koridor milik warga.

Selain itu, katanya, warga juga mengeluhkan adanya pemutusan kabel listrik, panel listrik yang diboikot dan identitas PLN sudah atas nama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Cempaka Mas.

“Harusnya secara logika PLN turun tangan karena kita pelanggannya dan bayar sesuai tagihan bukan?” terangnya.
Alex mengatakan, sejumlah warga kecewa terhadap aksi pendudukan sejumlah orang yang menurutnya dilakukan oleh PT Duta Pertiwi selaku pengelola.

“Preman dan satpam nginap di koridor milik warga. Mereka menduduki tanpa hak, melakukan pengrusakan dan masuk pekarangan tengah malam,” ujar dia.

Lebih lanjut Saurip membeberkan bahwa pengelola menarik Jasa Oprator sebesar 10% yang sudah barang tentu sudah masuk dalam komponen IPL, PPN atas Air dan Listrik sebesar 10% padahal di Rusun tidak ada bisnis Air dan listrik dan negara juga tidak memungutnya, menaikkan tarif listrik layaknya Perusahaan Pengada atau Penjual Listrik, menarik dan menggunakan Uang Cadangan (Sinking Fund) yang murni uang simpanan warga, mencampur Air produk PD. PAM Jaya dengan sekitar 80% kebutuhan dengan Air Hasil Olahan Limbah, menyewakan Hak Bersama untuk Parkir Komersial, pemasangan antene transmisi lebih dari 25 operator (Tilpon, TV dan Radio), Kantin dan Papan Rekalme dan uangnya digunakan sesuka suka sendiri tanpa pernah dipertanggung jawabkan kepada warga.

Bisa jadi diduga ada Akta Notaris yang mengesahkan Pertanggungan Jawab Keuangan dalam setiap RUTA, tapi keuangan dari buku Kas yang mana yang dipertanggung-jawabkan, karena dengan kontrak jenis Lumpsum berarti Pengurus Perhimpunan tidak mengelola keuangan. Begitu juga keuntungan Premi Asuransi yang dibayar warga dialihkan ke PT. Duta Pertiwi tanpa sepengetahuan warga, dan kejahatan lainnya yang pada intinya menjadikan warga GCM sebagai “sapi perahan”.

Dan ketika Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilaporkan warga ke Polri dengan jumlah 30 an LP (Laporan Polisi) realitanya tidak atau belum diproses sebagaimana mestinya. Sementara LP yang dibuat orang-orang bayaran Pengelola dengan kasus “ecek-ecek” pun ditangani. (Eka/Igo)

News Feed