oleh

Dapat Data dari Anies, Tudingan Prabowo Ada Markup Proyek LRT Dianggap Mengada-ada

-Utama-241 views

 

Palembang, Radar Pagi – Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengaku mendapatkan indeks harga LRT sedunia dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dari data tersebut dia mengetahui ada dugaan mark up anggaran LRT mencapai jutaan dolar.

“Saya bisa buktikan. Kenapa mereka takut dengan saya? Karena saya paham kebocoran-kebocoran itu. Saya mengerti di mana Anda mencuri. Kalau mereka bisa nutup kebocoran itu, saudara-saudara, dalam waktu cepat, Indonesia bangkit, karena sama, kalau manusia hilang darah, di ujungnya kolaps,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi kader di Hotel Grand Rajawali, Palembang, Kamis (21/6/2018) kemarin.

“Saya tanya harganya berapa proyeknya. Rp 12,5 triliun. Luar biasa. Rp 12,5 triliun untuk sepanjang 24 km. Saya diberi tahu oleh Gubernur DKI yang sekarang, saudara Anies Baswedan, dia menyampaikan kepada saya: Pak Prabowo, indeks termahal LRT di dunia 1 km adalah 8 juta dolar. Kalau ini, Rp 12 triliun untuk 24 km, berarti 1 km 40 juta dolar. Bayangkan. Di dunia 1 km 8 juta dolar, di Indonesia, 1 km 40 juta dolar. Jadi saya bertanya kepada saudara-saudara, markup, penggelembungannya berapa? 500 persen. Ini bangsa ini pintar atau bodoh,” sambung Prabowo yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Menanggapi tudingan tersebut, beragam komentar pun bermunculan. Mohammad Guntur Romli menulis dalam akun twitternya. 

@GunRomli: Prabowo nuduh ada “mark up LRT” dia menyebut sumbernya dari Anies, wartawan ngejar ke Anies,

tp Anies sendiri tdk bisa pertangungjawaban datanya, wartawan sdah kerja bagus,

pejabat publik yg asbun bahkan fitnah akan terlihat tdk punya data.

Kepada wartawan,  Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mengaku bingung  di mana ada LRT di dunia yang biaya pembangunannya hanya US$ 8 juta/km. 

“Kalau boleh tahu di mana? Kayaknya perlu ditanyakan itu. Kalau di ASEAN, sudah di atas atau elevated. Jadi harusnya pasti akan jauh lebih tinggi biayanya,” kata Mashudi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun berpendapat senada. Ia mengatakan statemen Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di Palembang di-markup merupakan statemen tanpa data.

“Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar,” ujar Budi.

Sementara itu, Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir meragukan kevalidan ucapan Prabowo. “Prabowo dalam setiap argumen-nya selalu berfiksi. Kayaknya baru bangun dari mimpi lalu komen tentang LRT, sehingga mengambil data LRT di negeri antah-berantah dari hasil mimpi,” cibir Inas.

Dia pun meminta agar Prabowo membuka data yang dijadikan sumber tudingan ada markup dalam pembangunan LRT di Palembang. Inas juga menantang eks Danjen Kopassus itu mengungkap negara mana yang di dana pembangunan LRT-nya lebih rendah dari Indonesia.

PDIP juga mementahkan tudingan Prabowo soal markup LRT Palembang. Politikus PDIP Charles Honoris menilai manuver Prabowo kali ini justru membuatnya seperti pengamat saja.

Sebagai partai pendukung utama Jokowi, PDIP memastikan pemerintah tidak anti-kritik. Evaluasi kepada pemerintah menurut Charles sangat penting, namun harus disertai data-data konkrit.

“Tetapi jangan juga membodohi publik dengan kritik dan serangan tanpa data hanya sekadar ingin menaikkan emosi publik untuk kepentingan politik sesaat saja,” ucap Charles.

Pihak Istana Kepresidenan meminta  Prabowo berhati-hati menyebut ada markup dalam pengerjaan proyek LRT. Istana menjelaskan, bisa jadi ada pihak yang ingin menjebak Prabowo.

“Jadi apakah ada pakar ada yang mem-feeding informasi, hitungan ke Pak Prabowo, hati-hati jangan sampai membuat menjorokin Pak Prabowo dan menjadi sesat dan bisa menyesatkan kalau pidatonya tidak pakai data-data yang kuat, itu fitnah namanya. Hati-hati,” jelas tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Jumat (22/6/2018) malam.

Dia menegaskan justru  ada penghematan anggaran sebesar Rp 13 triliun dalam proyek LRT. Proyek ini juga disebut tidak sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (fajar/dtc)

News Feed