oleh

Kepengurusan P3SRS GCM Tonny Soenanto Sah Berdasarkan Dokumen Otentik

-Hukum-640 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Surat PLT Kadis PR & KP No 2745/-1.796.71 Tanggal 6 Juli 2018 Perihal: Penjelasan atas Surat keberatan Lily Tiro dkk dan Permintaan Pembatalan/Pencabutan Surat Kadis PR & KP DKI No 2145/-1.796.71 Tanggal 23 Mei 2018, yang pada intinya menegaskan kembali bahwa Kepengurusan Tunggal P3SRS GCM adalah Tonny Soenanto dkk, dan memerintahkan Lily Tiro & Herry Wijaya untuk segera melakukan SERAH TERIMA kepada Tonny Soenanto Dkk, sebagaimana poin 5 dalam surat termaksud.

Apalagi prestasi PSSRS GCM pimplnan Tonny Soenanto Dkk amat jelas dalam menegakkan UU20/2011. Selain telah membuka rekening atasnama P3SRS dan mamillkl NPWP, memballknama ID PLN dan ID PDAM, juga berhasil mambalik nama SHGB 21OI Kelurahan Sumur Batu yang selama 18 tahun dikuasal PT Duta

Pertiwi Tbk seolah adalah asset miliknya, padahal jualbeli sudah sempurna dan Dokumen Serah Terima Pertelaah 22 Desember 1999 dan Keputusan Gub 1024/1997 tantang Pengesahan Pertelaan GCM sudah loloss, seharusnya dibalik nama setelah semua persyaratan jual-beli terpenuhi.

 “Seharusnya Lily Tiro dan Harry Wijaya dkk mengajukan Peninjaun Kembali (PK) apabila merasa belum puas, karena AMAT JELAS gugatan No: 16/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst a quo. pokok perkara yang sama sudah pemah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat (NEBIS IN IDEM) vide Putusan:

No.510/Pdt.G/2013/PN Jkt Pst jo. putusan No.54lPDT/2-16!PT. DKI tgl 26 April 2016 jo. Putusan MA No.100 K/PDT/2017 tanggal 11 April 2017; dan No 49/Pdt.G/2015/PN Jkt… Pst tangga! 08 Desember 2015,” tandas Justiani.

Semua bukti-bukti sudah dibukukan dan diserahkan kepada ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Disamping itu kami lampirkan juga bagaimana UIyTlro & Herru Wijaya Dkk menggunakan uang warga untuk menyiksa warga dengan vandalism, premanlam. krimlnallsasl, penyebaran fitnah. dan segala upaya jahat lainnya, yang sudah juga termuat dalam buku-buku yang diarsipkan di ANRI.

Keberatan dengan Penggeledahan Polisi, Karena Legalitas Dianggap Palsu

Ketua IV Bidang PR & IT P3SRS GCM, Justiani Liem menegaskan atas nama warga GCM keberatan dengan aksi pengggeledahan kantornya yang dilakukan oleh Tim Penyidik dari Polda Metro Jaya, Rabu (4/7/2018).

Ia menilai  penggeledahan tersebut sangat merugikan pihaknya. Karena polisi mengabaikan fakta yang ada. Sebab, lanjut dia, berdasarkan putusan Kasasi nomor: 100K/PDT/2017, jelas telah memenangkan Kepengurusan Tonny Soenanto.

“Ini juga diperkuat oleh Surat Keputusan Disperum DKI nomor: 2145/-1.796.71 tanggal 23 Mei 2018, yang mengakui kepengurusan tunggal P3SRS GCM adalah yang diketuai Tonny Soenanto, dan itu final dan mengikat semua pihak,” tandas Justiani, Jumat (12/7/2018).

Karena itu, Justiani mengaku tidak habis pikir atas tindakan polisi yang tiba-tiba menggeledah kantor P3SRS GCM, atas dasar mencari dokumen palsu. Justru, lanjutnya, polisi terkesan mengabaikan kedua surat yang dikantongi pihak pengurus GCM.

“Polisi kok tidak menghormati putusan hukum tertinggi di Republik ini,” tandasnya.

Selain itu, Justiani juga menepis kabar tentang dugaan adanya dokumen palsu terkait Hasil Rapat Umum Luar Biasa (RULB) 20 September 2013 silam, sebagaimana yang disampaikan pihak penyidik Polda.

“Kalau dokumen RULB palsu, berarti SK Disperum DKI juga palsu? Padahal, dasar RULB adalah kesepakatan Tripartit yang difasilitasi Disperum Pemprov DKI, karena mereka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat bersama,” ungkapnya.

Justiani juga menyayangkan, langkah polisi yang melakukan penggeledahan sementara di lokasi tidak ada pengurus P3SRS GCM. “Hanya ada staff,” katanya. Untungnya, lanjutnya, tak lama kemudian Ketua RW datang menjelaskan tentang dokumen kepengurusan yang diminta polisi.

Dalam penggeledahan itu pun, dikatakannya, polisi tidak membawa dokumen apapun. Karena warga GCM kompak menolak dan tidak bersedia memberikannya.

“Tidak ada yang dikasih, karena warga GCM minta polisi menyerahkan surat tugas atau surat pengadilan, tapi tidak dikasih. Harusnya kan dapat copynya dong. Tapi ini cuma dikasih tunjuk gak boleh difoto,” ungkap Justiani.

Setelah dokumen yang diminta tidak dikasih, lanjut Justiani, polisi-polisi tersebut kemudian hanya mengambil foto di beberapa sudut ruangan.

“Setelah itu, akhirnya polisi hanya minta ijin potret sana-potret sini di kantor P3SRS GCM,” pungkasnya.

Ini dokumen yang  dianggap dipalsukan tersebut , yaitu:

  1. Akta RULB Palsu
  2. Kesepakatan Tripartit Palsu
  3. Produk MA RI (Putusan Kasasi) Palsu
  4. Produk Gubernur DKI Palsu
  5. Produk Kadisperum Palsu

Justiani menduga skenario yang akan dilakukan, yakni:

  1. Tonny Soennanto duduk manis diminta ratusan warga untuk pimpin P3SRS GCM maka harus dijadikan TERSANGKA
  2. Notaris yg mencatat jalannya musyawarah warga GCM (RULB) maka harus dijadikan TERSANGKA
  3. Ratusan warga GCM yg hadir dalam RULB maka harus jadi TERSANGKA agar RULB dinyatakan tidak sah untuk bisa menyatakan bahwa AKTA RULB tidak sah.
  4. DINAS PR & KP DKI dibubarkan saja karena sudah Tidak Nurut kemauan PT Duta Pertiwi Tbk. Maka harus dipidanakan oknum-oknum yang mau menegakkan UU20/2011, sehingga melawan kehendak PT Duta Pertiwi Tbk.
  5. Notaris yang mencatat jalannya musyawarah warga GCM (RULB) harus dijadikan TERSANGKA.

 “Bikin saja Republik Duta Pertiwi sendiri”, tandas Justiani.

Menurut Jusiani dokumen yang di LP kan oleh Pihak PT Duta Pertiwi Tbk dianggap PALSU dan POLISI  dipaksa main geledah dengaan langgar prosedur dan langgar etika serta abaikan fakta hukum tertinggi di NKRI (Putusan MA) dan SK Gubernur serta Surat Kadisperum No. 2145

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Garaha Cempaka Mas Jakarta, yang sah adalah Tonny Soenanto, bukan Agus Iskandar atau Lily Tiro.

Kepala Dinas PRKP Pemprov DKI Jakarta, Agustino Darmawan berharap, masalah kepengurusan tersebut tidak terus-menerus menjadi polemik, sehubungan dilayangkannya surat dari PPPSRS Graha Cempaka Mas bernomor 32/PPPSRS-GCM/V/2018 perihal permohonan penerbitan surat pengakuan atau pernyataan sebagai pengurus PPPSRS GCM yang sah menurut hukum.

Sementa itu Alex DPRKP sdh buat surat utk  Lili Tiro selaku ketua PPRS bentukkan Duta Pertiwi, yang intinya menolak keberatan mereka dan menyatakan mencabut surat-surat atas Lili Tiro sebagi pengurus. Dan meminta segera diserahkan pengelolaan kepaada Tonny Sunanto.

 “Hal ini sudah cukup memperjelas posisi Lili Tiro beserta kepengurusannya, sudah tidak lagi sebagai pengurus P3SRS GCM saat ini,” tegasnya. ● tim fakta pers

News Feed