oleh

Jokowi Minta Babinsa Antisipasi Isu-isu yang Resahkan Masyarakat

-Nasional-687 views

 

Bandung, Radar Pagi – Pada kesempatan menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/7) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan segenap Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat sekali, yang hitungannya bisa hari, minggu, atau bulan, yang akan mengubah bidang ekonomi, sosial, politik, semuanya.

Oleh sebab itu, Presiden menekankan, jangan sampai salah mengantisipasi. Ia menambahkan bahwa Babinsa harus siap, dan berada di barisan paling depan dalam mengantisipasi ini, kembalinya radikalisme dan terorisme agar jangan sampai dibiarkan berkembang ke mana-mana.

“Isu-isu yang menyebabkan keresahan jangan sampai berkembang di mana-mana karena bisa meresahkan masyarakat,” tegas Presiden.

Ia memberikan contoh isu yang menyebutkan dirinya PKI yang berkembang di bawah. Padahal, menurut Presiden, logikanya Babinsa bisa menjelaskan PKI dibubarkan tahun 1965, sementara dirinya lahir tahun 61. Artinya, lanjut Presiden, umurnya baru 4 tahun saat itu, dan tidak ada namanya PKI balita.

“Logikanya itu saja, yang lain orang tuanya kakek-neneknya ini yang namanya politik tapi bisa meresahkan masyarakat,” tutur Presiden.

Sikap Netral Babinsa

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk menjaga netralitas. Ia mengingatkan sesuai undang-undang, politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.

“Karena itu, TNI harus bisa memastikan bahwa proses demokratisasi di tanah air itu berjalan dengan lancar, aman, dan damai,” kata Presiden Jokowi saat menghadiri apel Babinsa se-Indonesia, di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Bandung, Selasa (17/7) siang. 

Politik negara itu seperti apa? Menurut Presiden, ya kesetiaan kepada negara itu sudah diberikan oleh undang-undang. “Kesetiaan kepada negara-negara itu kepada siapa? Ya rakyat, siapa lagi? Ya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah NKRI dan pemerintah yang sah,” tegasnya.

Presiden menjelaskan, politik negara itu ya kesetiaan kepada rakyat kepada wilayah NKRI dan kepada pemerintah yang sah. “Sekali lagi ini undang-undang dan untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman dan damai. Sekali lagi TNI dan Polri harus bersikap netral,” ujarnya. (heri)

News Feed