oleh

Diungkit Setiap Jelang Pilpres, Ada Keanehan dalam Kasus BLBI

-Nasional-595 views

 

Jakarta, Radar Pagi –  Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan, melihat ada keanehan dalam penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selalu diungkit setiap pergantian rezim pemerintahan di Indonesia.

Menurut Otto sejak pertama kali ini kasus ini mencuat pada tahun 1998 hingga saat ini, hanya perkara yang melibatkan kliennya yang selalu dipermasalahkan. Padahal, bukan cuma kliennya yang menerima dana BLBI.

“Setelah 20 tahun kemudian, BPK pada 2017 mengeluarkan hasil audit baru, yang mengatakan ada kerugian negara akibat pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas). Bagiamana ini bisa terjadi? Kalau kita punya hutang sudah diteken terus diproses lagi, bagaimana? Itu sebabnya saya katakan kalau tidak ada kepastian hukum,” kata Otto dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Laporan Audit BPK 2017 itu, kata Otto, seharusnya batal demi hukum, karena ada empat aspek penting terkait audit yang tidak terpenuhi di dalamnya. Keempat aspek tersebut adalah tidak ada yang diperiksa atau auditeenya, tidak menaati azas asersi, yakni harus ada konfirmasi dari pihak yang diperiksa atau auditeenya, melanggar norma hukum (Per No. 1 BPK 2017) karena hanya didasarkan pada bukti-bukti sekunder, serta hanya didasarkan pada dugaan-dugaan.

Otto menjelaskan, seluruh kewajiban Sjamsul Nursalim telah selesai, karenanya SKL layak diberikan kepadanya. Hal itu jelas tertuang dalam laporan Audit BPK 2002 dan 2006. Sebaliknya laporan Audit BPK 2017 sendiri didasarkan atas permintaan KPK, dan hasil laporan baru dikeluarkan BPK pada tanggal 25 Agustus 2017, setelah Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Maret 2017. 

“Selama ini klien kami berjuang untuk mendapatkan keadilan. Pak Sjamsul dan istri bukan tersangka, bukan buruan. Mereka sangat menghormati perjanjian MSAA. Terlebih lagi yang dipermasalahkan bukan hutangnya mereka tapi hutang petambak,” ujar Otto.

Dalam kesempatan yang sama, Maqdir Ismail yang juga pengacara Sjamsul Nursalim menyoroti unsur politik di balik penyelesaian kasus BLBI. Dia menilai kasus yang menyeret kliennya selalu dimunculkan setiap jelang pemilu.

“Isu BLBI selalu digunakan jadi kendaraan bagi orang-orang yang mengincar jabatan baru,” sindir Maqdir. (rinaldi)

News Feed