oleh

Anggaran Dipakai Rehabilitasi Pasca Rusuh Pilkada, Pemkab Intan Jaya: Tahun Ini Tidak Ada Bantuan Pendidikan

 

Intan Jaya, Radar Pagi – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Kabag Humas & Protokol Setda Intan Jaya Yoakim Mujizau SSTP menjelaskan, bantuan studi untuk mahasiswa untuk tahun 2017 dan 2018 memang tidak dianggarkan karena anggaran difokuskan untuk penyelesaian perang dan rehabilitasi kantor-kantor pemerintahan dan rumah-rumah dinas yang dibakar dan dirusak massa saat kerusuhan pada Pilkada Intan Jaya tahun 2017 lalu.

“Bantuan studi seperti yang dituntut oleh mahasiswa, baru akan dianggarkan di tahun anggaran 2019 dengan syarat dan ketentuan penerimaan beasiswa yang akan diperketat,” ujar Yoakim kepada Radar Pagi melalui selular, Selasa (31/7/2018) dini hari, saat dimintai tanggapannya terkait aksi demo yang digelar puluhan mahasiswa dari Kabupaten Intan Jaya, di depan Kantor Keuangan Intan Jaya Perwakilan Nabire, Senin (30/7/2018). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menanyakan dana bantuan untuk studi mahasiswa yang terbengkalai. .

Menurut Yoakim, syarat tersebut antara lain memperhatikan tipe pendidikan yang ditempuh seperti Akmil, Akpol, kedokteran, IPDN, penerbangan, dan lainnya sesuai ketentuan yang akan diberlakukan. Nantinya Pemkab Intan Jaya akan mengutamakan untuk memberi bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang menempuh studi sesuai tipe atau jurusan yang diutamakan.

“Nilai hasil studi mahasiswa yang bagus untuk mahasiswa umum juga menjadi pertimbangan dalam pemberian beasiswa pendidikan, sehingga tidak semua mahasiswa akan mendapatkan bantuan pendidikan atau beasiswa,” katanya.

Kabag Humas & Protokol Setda Intan Jaya Yoakim Mujizau SSTP

Dia menjelaskan, penyebab lain tidak dianggarkannya bantuan pendidikan untuk mahasiswa di tahun anggaran 2017-2018 juga dikarenakan adanya oknum-oknum mahasiswa ikut serta dalam konflik Pilkada Intan Jaya. Oknum mahasiswa ada yang memprovokasi massa sehingga terjadi perusakan semua fasilitas pemerintah daerah. Akibatnya, kini anggaran pembangunan terpaksa difokuskan untuk memperbaiki seluruh fasilitas yang hancur tersebut.

“Mahasiswa harusnya memberikan pandangan positif dan membangun kepada masyarakat yang belum mengerti. Bukan malah menjadi provokator dan aktor perusak pembangunan dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Intan Jaya,” kata Yoakim.

Dia menegaskan, mahasiswa harus bertanggung jawab karena telah menjadi provokator dalam konflik pilkada berkepanjangan di Intan Jaya.

Yoakim menegaskan, bila mahasiswa ingin berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, mereka harus menunggu sampai peringatan HUT RI selesai. Di saat itu, mahasiswa bisa menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah daerah. (Om Yan)

News Feed