oleh

Beramai – ramai “Hambat” Manuver JK

-Nasional-162 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Terindikasi “Sayhwat” Jusuf Kalla (JK) untuk berkuasa kembali sebagai Wapres ke-3 kalinya, padahal menurut undang-undang dengan tegas dikatakan masa jabatan hanya boleh dua periode.

Membuat banyak kalangan bertanya-tanya, apa yang dilakukan JK? Bahkan ada yang menuding merupakan “manuver” agar bisnis keluarganya “aman” jika tetap bertengger di kursi kekuasaan. Ada juga yang menduga, ada pihak lain yang jika dikabulkan akan bisa mencalonkan lagi juga.

Fenomena apa yang dilakukan JK maupun yang dibelakangnya menggugat MK untuk meloloskan keinginannya, menarik sejumlah akademisi mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ‘melawan’ manuver Wapres Jusuf Kalla (JK) tersebut. Para akademisi menegaskan, masa jabatan capres-cawapres hanya dua kali periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

“Kami mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu perkara No 60/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Partai Perindo dengan pihak terkait Jusuf Kalla,” ungkap para akademisi di gedung MK lantai 2, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (30/7/2018).

Pihak terkait yang ‘melawan’ manuver JK itu adalah Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggarini, Direktur Puskapsi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusako Feri Amsari, Direktur Puskahad UNS Agus Riewanto, akademisi Universitas Udaya Jimmy Zeravianus Usfunan, dan akademisi UGM Oce Madril.

Menurut mereka ini dilakukan untuk menegakkan nilai dasar konstitusi dan menyelamatkan demokrasi. Dinilai permohonan dari Partai Perindo untuk menghilangkan kata ‘berturut-turut’ yang ada pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu itu mengubah Pasal 7 UUD 1945.

“Permintaan kedua pihak ini (JK dan Perindo) untuk menguji Pasal 169 huruf n UU Pemilu senyatanya permintaan itu mengubah norma Pasal 7 UUD 1945, agar tidak lagi membatasi masa jabatan cawapres. Padahal itu telah tegas dan jelas diatur di Pasal 7 UUD 1945. Tidak peduli dua kali masa jabatan tersebut berturut-turut ataupun tidak berturut-turut. Kedua pasal itu tidak bertentangan dengan UUD 1945,” ujar mereka.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggarini mengutarakan adanya kejanggalan dalam permohonan uji materi masa jabatan cawapres ini.

“Kami melihat ada ketidak tepatan di dalam substansi permohonan ini, karena yang dimohonkan adalah pasal yang sudah terang-benderang di dalam UUD 1945 yang kita sudah bersepakat baik dari sisi original intend dari sisi konseptual maupun dari sisi dramatikal tidak ada lagi konsep yang berbeda,” tandasnya.

Menurut Titi, jika gugatan ini dikabulkan, justru akan menjadi ancaman reformasi terkait dengan konsep pemberantasan kekuasaan. Dan ini kalau dibiarkan tidak ada penyeimbang.

“Kami khawatir bahwa permohonan ini kalau sampai diputus dan dikabulkan, yang pertama ini akan menjadi ancaman bagi amanat reformasi terkait dengan konsep pemberantasan kekuasaan,” pungkasnya.

Tolakan atas manuver JK terus bermunculan dari banyak kalangan. “Tolak masa jabatan wapres lebih dari dua kali..!” demikian bunyi petisi di www.change.org, Senin (30/7/2018).

Petisi itu didengungkan Koalisi Selamatkan Konstitusi dan Demokrasi. Hingga pukul 11.40 WIB, sebanyak 1.211 orang telah menandatangani petisi itu. “Regenerasi dalam berdemokrasi sangat diperlukan, salah satunya dengan membatasi dua kali masa jabatan presiden dan wakil presiden,” tegas salah seorang penandatangan petisi, Renato Joesaki.

Dalam petisi menyebutan “Pembatasan kekuasaan atas presiden dan wakil presiden sangat penting untuk menjaga semangat demokrasi. Agar tidak muncul kesewenang-wenangan dan ada regenerasi pemimpin-pemimpin baru.”

Jika MK mengabulkan judicial review ini, maka Indonesia akan mundur lagi ke 20 tahun yang lalu, ketika kekuasaan pemimpin jadi tak terbatas, sehingga menjadi otoriter.

“Akibatnya juga akan membuat kekacauan terhadap sistem ketatanegaraan yang sudah memberikan batasan dua kali masa jabatan untuk banyak posisi penting di republik ini,” tulisd petisi tersebut. (Igo)

News Feed