oleh

Ternyata Ahmad Heryawan Tidak Boleh Isi Kursi Wagub DKI

-Nasional-84 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) diajukan PKS untuk jadi wakil gubernur DKI untuk menggantikan Sandiaga Salahuddin Uno yang menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Selain Ahmad Heryawan, PKS juga mengajukan nama Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Keduanya dinilai layak menempati posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno karena kemampuan mereka.

Namun sesuai peraturan perundang-undangan, ternyata Ahmad Heryawan tidak boleh menggantikan posisi Sandiaga Uno.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, mekanisme pengisian wakil gubernur yang kosong telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Termasuk telah diatur syarat-syaratnya.

“Sudah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada,” kata Bahtiar di Jakarta, kemarin.

Menurut Bahtiar, kalau melihat ketentuan yang diatur dalam UU Pilkada, maka Ahmad Heryawan yang mantan Gubernur Jawa Barat tidak memenuhi syarat diajukan sebagai calon. Meski memang hak mengusulkan ada di tangan partai pengusung.

“Pak Aher sudah 2 kali menjadi Gubernur Jabar, sehingga tidak boleh dicalonkan lagi menjadi Wagub DKI, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Nomor 10/2016,” kata Bahtiar.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) kata Bahtiar disebutkan, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) hurup o misalnya dinyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota untuk calon wakil bupati/calon wakil walikota pada daerah yang sama.

“Pasal 7 Ayat (2) hurup n menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota,” katanya. (mus)

 

 

 

News Feed