oleh

Bermodus Mampu Lunasi Utang Masyarakat, Pimpinan UN Swissindo Dicokok Polisi

-Hukum-931 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar kedok organisasi UN Swissindo yang mengaku sebagai sekte di bidang program pelunasan utang.

Selama ini, sepak terjang UN Swissindo selama memang meresahkan masyarakat. Mereka diduga memalsukan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang disebut bisa untuk melunasi utang seluruh masyarakat dengan besaran utang maksimal 2 miliar per kepala. Syaratnya, utang tersebut akad kreditnya sebelum 4 Februari 2016.

UN Swissindo juga menjanjikan program jaminan hidup bagi pemilik e-KTP sebesar USD 1.200, jika dirupiahkan menjadi Rp 15 juta lebih setiap bulannya seumur hidup.

“Kegiatan yang dilakukan UN Swissindo sudah meresahkan dan membuat kegaduhan serta hal-hal lain, terutama kerugian baik itu secara materil atau imateril dan mengganggu kerja BI dan beberapa bank yang lain,” ungkap Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga di Bareskrim Mabes Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/8/2018), didampingi Pejabat Departemen Hukum BI Panji Ahmad, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing.

Daniel memaparkan, penyidikan dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Bank Indonesia yang diduga dilakukan oleh pimpinan UN SWSISSINDO, berawal dari aksi demostrasi masyarakat yang mengaku sebagai nasabah Bank UN Swissindo pada Agustus 2016.

Para peserta demo mengaku telah dijamin atau dilunasi utang-utangnya berdasarkan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang disimpan di 6 bank, meliputi BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga dan Bank Danamon.

Selanjutnya, BI memperoleh informasi dari tim Satgas Waspada Investasi bahwa kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan) dengan modus yang sama.

BI sendiri menegaskan Sertifikat Bank Indonesia yang dimiliki UN Swissindo itu palsu karena BI tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut.

“Sehingga Bank Indonesia merasa dirugikan terkait dengan kredibiltas Bank Indonesia dan dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter serta dengan adanya informasi Sertifikat Bank lndonesia yang tidak benar (palsu) tersebut dapat mengakibatkan timbulnya korban masyarakat lebih banyak lagi,” ujar Daniel.

“Dugaan Pasal yang dilanggar, Pasal 263 KUHP, dengan kurungan penjara minimal 6 tahun penjara,” tambahnya.

Daniel mengutarakan modus yang dilakukan pelaku adalah menjanjikan melunasi semua utang yang menjadi anggotanya dengan menggunakan sertifikat BI palsu yang diklaim berharga Rp 4.500 triliun.

“BI tidak pernah menerbitkan fisik SBI dan SBI hanya diperdagangkan antar bank,” katanya.

Meski demikian, Daniel belum bisa memastikan kerugian akibat bisnis kotor UN Swisindo, karena pihaknya masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait daftar anggota dan aliran dana UN Swissindo.

“Saat penggeledahan tidak ditemukan daftar pengikut dan bukti penerimaan itu tidak ada sama sekali. Kami akan terus lakukan pencarian hingga bisa ditemukan itu,” sebutnya.

Bareskrim Mabes Polri telah menyita sertifikat BI palsu yang digunakan UN Swissindo untuk menipu masyarakat dan anggotanya. Sementara, pemilik sekaligus Ketua UN Swissindo Sugihartono Notonegoro ditangkap pada 3 Agustus 2018.

Sino sebetulnya telah ditugur pihak OJK, dan telah menandatangani kesepakatan untuk menghentikan kegiatannya dan tidak akan melakukannya lagi pada Agustus 2017. Akan tetapi di beberapa daerah ia tetap beroperasi hingga dirinya ditangkap. Diketahui UN Swissindo tidak hanya beroperasi di Cirebon, tetapi juga di Kudus, sebagian besar di Jawa Barat.

Sino kepada penyidik mengaku sebagai pewaris sah harta Presiden Sukarno. Oleh pengikutnya, Sino kerap dipanggil sebagai M1. Eksistensi UN Swissindo dimulai sejak tahun 2010, seiring berjalan waktu, pengikut Sino mulai masif. Akan tetapi, praktik penipuan Sino akhirnya terkuak, dengan adanya laporan BI, yang menjadi terhambat saat melakukan penagihan terhadap pengutang, yang mengklaim telah memiliki surat lunas hutang dari UN Swissindo.

Kasatgas Waspada Investasi OJK, Tongam L Tobing kala itu menyebutkan, UN Swissindo selama ini telah beroperasi di beberapa daerah dan mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar US$ 1.200 di Bank Mandiri.

“Kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo tersebut tidak benar, karena surat pelunasan yang diterbitkan tidak diakui oleh lembaga jasa keuangan dan voucher yang diberikan juga tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri,” tandasnya. (igo)

 

News Feed