oleh

BNPB: Asal Penanganan Cepat, Tak Perlu Status Bencana Nasional

-Nasional-651 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Menanggapi desakan banyak pihak agar pemerintah pusat menetapkan status gempa Lombok sebagai bencana nasonal, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menegaskan bahwa penanganan bencana lebih penting ketimbang status-statusan.

Dalam gempa Lombok, katanya, bukan tak ingin ditetapkan sebagai bencana nasional, tetapi yang lebih utama adalah penanganan terhadap dampak korban bencana.

“Tanpa ada status bencana nasional pun penanganan bencana saat ini skalanya sudah nasional,” kata Sutopo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (21/8/2018).

Sutopo menegaskan, banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional, padahal tanpa ada status itu pun saat ini sudah dikerahkan sumber daya nasional seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya.

“Bantuan logistik dari BNPB, TNI, Polri dan lainnya. Rumah sakit lapangan dari Kementerian Kesehatan dan TNI. Santunan dan bantuan dari Kementerian Sosial. Sekolah darurat dari Kementerian PU PR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan lainya. Semua sudah mengerahkan sumber daya ke daerah. Jadi relevansi untuk status bencana nasional tidak relevan,” katanya.

Sutopo mencontohkan, penanganan bencana seperti gempa Sumatera Barat 2009, erupsi Gunung Merapi 2010, tsunami Mentawai 2010, banjir bandang Wasior 2010, banjir Jakarta 2013, banjir bandang Manado 2014, kebakaran hutan dan lahan 2015, erupsi Gunung Sinabung 2012, erupsi Gunung Kelud 2014, gempa Pidie Jaya 2016, dan lainnya.

“Sebagian besar penanganan skala nasional dan bantuan dari pusat, tanpa menetapkan status bencana nasional,” katanya.

Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, kata Sutopo, didasarkan pada lima variabel utama, yakni jumlah korban; kerugian harta benda; kerusakan prasarana dan sarana; cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

“Namun indikator itu saja tidak cukup. Ada hal yang mendasar indikator yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian pemerintah daerah apakah kolaps atau tidak. Kepala daerah beserta jajaran di bawahnya masih ada dan dapat menjalankan pemerintahan atau tidak,” ujarnya.

Sutopo mencontohkan, bencana tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti kodam dan polda kolaps atau tak berdaya sehingga menyerahkan ke pemerintah pusat. (eka)

 

News Feed