oleh

Bupati Intan Jaya Tandatangani Kerjasama APIP dan APH

 

Jayapura, Radar Pagi – Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS, M.Si turut menandatangani perjanjian kerjasama tentang koordinasi Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) se-Papua terkait penanganan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh 29 Bupati/Wali Kota, Kapolres dan Kajari dari 29 kabupaten/kota se-Papua serta disaksikan langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih dan Sekretaris Daerah Papua T.E.A Hery Dosinaen.

“Penandatanganan ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat, serta menindaklanjuti kebijakan pengawasan daerah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Sri Wahyuningsih kepada wartawan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (20/8/2018).

Dikatakan, melalui penandatangan ini maka sinergitas antara APIP-APH di Provinsi Papua dapat dioptimalkan untuk mengurangi penyalahgunaan anggaran.

“Ya (selama ini) belum optimal, tetapi dengan sinergi kita harapkan semua bisa berjalan dengan baik. sehingga tidak ada ego sektoral, tetapi dapat sinergi,” ujarnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, semua pihak dapat saling menindaklanjuti seperti tukar menukar informasi.

“Jadi, kalau sebelumnya sendiri-sendiri, ke depannya kita harapkan dapat sinergi dalam meminimalisir terjadinya korupsi,” katanya.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si (paling tengah)

Sementara Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan Pemerintah Provinsi Papua telah menerapkan e-planinge-budgeting, esamsat dan lainnya, yang mana semuanya berjalan atas semua dukungan stakeholders.

Karena itu, menurut Hery, koordinasi APIP dan APH bukan untuk melindungi kejahatan atau menutupi tindakan pidana, namun sebagai tindakan penyelenggara pemerintah, sehingga pembangunan secara nasional dapat berjalan.

Hery menegaskan, mulai sekarang mahar untuk menjadi pejabat daerah, sekretaris daerah, kepala dinas, kepala bagian sampai kepala sekolah yang merupakan praktek korupsi harus dihentikan.

“Setoran untuk satu tanda tangan pada lembar izin usaha juga merupakan contoh korupsi yang harus segera dihentikan,” ujarnya.

Sedangkan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, ketika dikonfirmasi Radar Pagi mengatakan pihaknya menyambut baik kerjasama ini, karena segala bantuk laporan masyarakat memang harus segera ditanggapi dan ditelusuri.

“Semuanya demi kepentingan masyarakat,” katanya. (Om Yan)

 

 

News Feed