oleh

Tokoh Adat Kabudaya Ingin Daerahnya Dikunjungi Presiden

-Kalimantan-583 views

 

Tanjung Selor, Radar Pagi – Didampingi Wakil Gubernur H Udin Hianggio, Penjabat  (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Syaiful Herman dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima rombongan ketua dan pengurus lembaga adat dari beberapa kecamatan di Nunukan, yang merupakan wilayah calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya).

Ada beberapa persoalan yang disampaikan dalam pertemuan di Lantai 1 Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (17/8) lalu. Salah satunya, terkait dengan kondisi jalan dari Lumbis hingga Sungai Ular yang dinilai sudah bagus.

“Jalan tersebut sudah bisa dimanfaatkan. Masyarakat di Kabudaya merasa enak sekarang. Jalan sudah bagus dan lancar. Mereka ingin jalan tersebut dikunjungi sekaligus diresmikan oleh Presiden Joko Widodo,” ungkap Irianto usai pertemuan.

Selain mengenai kondisi jalan yang semakin bagus, dalam kesempatan itu, para tokoh adat kembali menanyakan soal usulan DOB Kabudaya yang mereka sampaikan sejak beberapa tahun lalu. Masyarakat menginginkan agar percepatan DOB Kabudaya. Dengan alasan, wilayah itu merupakan pertahanan di daerah perbatasan.

“Terkait dengan usulan DOB ini, kita sudah berulang kali sampaikan ke pusat. Baik ke DPR RI, DPD RI, ke Kemendagri bahkan langsung ke Presiden maupun Wakil Presiden. Tak hanya Kabudaya, tapi juga beberapa wilayah lain yang menginginkan pemekaran. Seperti Sebatik, Krayan, Apau Kayan dan juga Tanjung Selor,” ungkap Irianto.

“Meski seperti diketahui, sampai sekarang masih moratorium untuk pemekaran wilayah, kita berharap ada pengecualian untuk Kaltara sebagai wilayah perbatasan. Hanya saja, lagi-lagi keputusan dari pusat,” lanjut Gubernur.

Untuk memenuhi syarat pemekaran, para tokoh adat di Kabudaya kini tengah mengusulkan penambahan kecamatan. Yaitu menginginkan agar Kecamatan Lumbis Ogong dimekarkan menjadi tiga kecamatan.

Hal lainnya, dalam pertemuan itu dilaporkan soal penyelesaian sengketa perbatasan negara di daerah tersebut. Atau yang disebut Outstanding Boundary Problem (OBP) atau wilayah yang masih sengketa antara Indonesia dengan Malaysia.

Saat ini, kata Irianto, persoalan itu sedang dalam penanganan di pusat. Baik melalui Kementerian Pertahanan, Kemendagri, maupun TNI.

Irianto menambahkan, dalam pertemuan itu, tidak lupa juga, para ketua lembaga adat di Kabudaya yang berada di daerah perbatasan antara Indonesia-Malaysia,  menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, utamanya Gubernur Kaltara beserta jajaran lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Terakhir, tadi disampaikan terkait dengan percepatan untuk dibangunnya PLBN, dan patok negara perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Tahun ini sudah dalam tahap penyusunan DED. Insya Allah, tahun depan sudah dimulai pembangunan fisiknya,” pungkas Gubernur. (martanus)

 

News Feed