oleh

Anggarkan Rp 4 Triliun untuk Gempa Lombok, Ini Penyebab Pemerintah Ogah Tetapkan Status Bencana Nasional

-Bali - NTB-73 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Pemerintah membantah sinyalemen yang menyebut hanya ada Rp38 miliar untuk penanganan dampak gempa Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Anggarannya Rp4 triliun lebih. Supaya ini tidak ditafsirkan macam-macam, anggarannya Rp4 triliun lebih,” tegas Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/8/2018) siang.

Anung mengambil contoh, untuk mengganti rumah yang rusak saja, berapapun rumah itu, dibagi menjadi 3 klasifikasi, berat, ringan, sedang, Rp50 juta, Rp25 juta,dan Rp10 juta. Dari Itu saja, angkanya sudah besar sekali.

“Jadi kalau kemudian para politisi ada yang mengembangkan bahwa dananya itu Rp38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang ada di Lombok,” ujarnya.

Bahkan Anung memastikan, jumlah tersebut bisa ditambah karena berapa pun yang rusak nanti akan ditangani. Apalagi Instruksi Presiden (Inpres) mengenai penanganan gempa Lombok sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Intinya, Inpres ini, menurut Seskab, mengatur bahwa bencana di Lombok itu penanganan sepenuhnya seperti bencana nasional.

Adapun mengenai substansi dasar dari Inpres Penanganan Dampak Gempa Lombok, menurut Anung, adalah memerintahkan kepada Menteri PUPR sebagai koordinator dibantu oleh TNI-Polri dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk segera merehabilitasi, melakukan normalisasi terhadap fasilitas-fasilitas utama yang mengalami kerusakan.

Terkait kenapa status gempa Lombok tidak menjadi bencana nasional, Anung menjelaskan karena kalau bencana nasional, maka negara asing bisa masuk seenaknya dengan alasan untuk memberi bantuan. “Kita masih mampu untuk menangani sendiri. Bangsa ini masih mampu untuk menyelesaikan persoalan gempa Lombok itu sendiri,” tegasnya. (safrizal)

News Feed