oleh

Jokowi Dikecam Karena Biarkan Aparat Halau Neno Warisman

-Nasional-497 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah,  mengecam Presiden Jokowi dan aparat kepolisian atas pengusiran yang menimpa aktivis #2019gantipresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru kemarin.

Meski tak menyebut nama Jokowi secara langsung, namun dalam cuitannya di akun twitter @fahrihamzah, Minggu (26/8/2018), politisi PKS ini mencela cara penguasa mengelola negara.

“Kalau begini cara kalian mengelola perbedaan pendapat, rusak negara ini. Katanya survei menang besar? Masak sama perempuan aja takut kalian, pakai kirim preman bakar ban bekas di bandara segala?” cuitnya.

Fahri menilai hanya kalangan preman yang menolak kehadiran Neno. “Kenapa negara kita jadi banyak preman ya Pak Polisi? Masa di Tanah Melayu ada orang gak menerima ibu Neno Warisman, ngawur itu preman, salah tempat, salah kostum kali,” katanya.

Menurut Fahri, penguasa saat ini perlu diberi kuliah umum tentang cara mengelola Indonesia yang menganut faham demokrasi. Dia juga meminta pemerintah jangan bersikap sok kuasa.

“Bikin deklarasi yang sama dong. Jangan sok kuasa lah! Jangan memancing perpecahan!” katanya.

Di tempat terpisah, Koordinator Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) Amirullah Hidayat mengatakan, tindakan kepolisian yang menahan pendakwah Neno warisman di dalam mobil sebelum dibawa ke bandara merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Bila diperlukan kita akan membawa permasalahan ini lembaga HAM Internasional dan akan menyeret semua pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan HAM Internasional,” katanya, beberapa saat lalu.

Tindakan polisi terhadap Neno Warisman dan rombongan, dinilai Amirullah sebagai sikap tidak netral dan Polri tidak menjalankan fungsinya sesuai undang-undang.

“Inilah preseden yang paling buruk sejak Indonesia merdeka, dan baru pertama kali terjadi sejak Reformasi 1998,” ujarnya.

Dia menuntut Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot kepala Polda Riau dan jajarannya.

Sementara itu, Polri mempersilahkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, namun bila sudah memasuki masa kampanye. Saat ini, izin acara itu ditolak karena masa kampanye Pilpres 2019 belum dimulai.

“Itu boleh tapi kalau sudah masuk jadwal kampanye, ini kan masalahnya belum masuk masa kampanye, jadi ya tolong kita saling menghormati,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi, beberapa saat lalu.

Alasan lainnya Polri saat ini tidak memberikan izin acara tersebut, menurut Setyo, agar tak terjadi gesekan antar masyarakat, sebab di berbagai daerah juga muncul gerakan menolak #2019GantiPresiden.

Polri, menurut Setyo, tak ingin terjadi konflik yang semakin melebar. Karena itu, dia menegaskan Polri juga akan melarang bila kelompok anti #2019GantiPresiden.berniat melakukan kegiatan serupa. (david)

 

 

 

News Feed