oleh

Kecaman Atas Persekusi Neno Warisman Makin Menguat

-Nasional-751 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Arya kharisma Hady, mengatakan tindakan persekusi seharusnya tidak lagi dilakukan terhadap salah satu kelompok pendukung pasangan calon Pilpres.

“Jangan sampai ada yang melakukan mobilisasi untuk mempersekusi. Tindakan-tindakan tim kampanye dua pasangan calon presiden harusnya tetap mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang santun,”  katanya di Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Dia meminta kepada kedua tim pendukung pasangan calon presiden agar tetap menunjukkan karakter yang kompatibel dengan generasi milenial. “Tidak elok negara besar ini dengan politisi yang sekarang kalah prestasi dengan generasi terdahulu,” katanya.

Sedangkan menurut Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto, aksi #2019ganti presiden sebenarnya tidak berbeda dengan kumpulan masyarakat yang pernah dihadiri Jokowi di beberapa tempat ketika deklarasi Jokowi 2 periode. Karena itu dia mempertanyakan alasan aparat memaksa pulang Neno Warisman.

“Harusnya aparat negara, khususnya polisi melindungi dan memberikan kesempatan kepada Neno untuk tetap bisa berekspresi dan menyatakan pendapatnya,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dengan pelarangan kemarin, saat ini seolah muncul pemahaman bahwa gerakan ganti presiden adalah musuh yang harus diberangus. “Ini membuktikan sudah mulai muncul bibit orba,” katanya.

Pendapat senada dilontarkan Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Menurutnya, aspirasi masyarakat sepanjang bukan gerakan separatis bersenjata itu adalah hak yang dijamin dalam konstitusi, sehingga Polri mesti bersikap netral dan berada di tengah.

“Saya minta Polri kembali jadi alat negara,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dia berpendapat Indonesia merupakan negara hukum dan demokrasi. Artinya segala bentuk penyampaian aspirasi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

Sementara Wasekjen DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai dalam kasus persekusi yang dialami Neno Warisman di Pekanbaru, kemarin, aparat negara tidak netral karena mengikuti kemauan orang-orang tertentu.

Padahal, sejauh gerakan politik tersebut tidak anarkis, maka tidak perlu harus ada kekawatiran berlebihan. “Gerakan macam begini (ganti presiden) adalah gerakan yang biasa-biasa saja dalam banyak negara yang menjunjung tinggi demokrasi,” ujarnya, beberapa saat lalu.

Menurut Didi, aparat seharusnya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak dan dapat mengatur masing-masing pendukung paslon saat menyampaikan aspirasi agar terhindar dari konflik di lapangan.

Dia menegaskan, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang. Pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap musisi Ahmad Dhani di Surabaya yang dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme, adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun. Serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.

Didit membandingkan cara penanganan demo di masa pemerintahan SBY. Saat itu, aparat tetap netral dan melindungi sepenuhnya para pendemo. Di zaman SBY sudah biasa DPR dan Istana dikepung dengan demo yang sangat keras, tetapi hak pendemo tetap dihormati sejauh tidak anarkis.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago,  dalam keterangan tertulis, beberapa saat lalu. Menurut politisi Partai Nasdem ini menganggap aksi Neno Warisman keliling daerah mengkampanyekan #2019gantipresiden sebagai tindakan provokasi yang meresahkan masyarakat.  

“Neno dan kawan-kawannya beruntung, Pak Jokowi sangat baik dan bijak. Jika di zaman SBY, pasti sudah ditangkap,” katanya.

Irma mencontohkan kasus Ferry Juliantono ketika demonstrasi BBM tahun 2008. Saat itu, Ferry, yang menjabat Ketua Dewan Tani, dianggap memprovokasi massa untuk menurunkan foto SBY-JK, akibatnya Ferry ditangkap dan dipenjara.

Dalam pandangan Irma, yang sedang mengalami persekusi saat ini justru Jokowi. “Jokowi, yang masih resmi presiden, dipersekusi mereka dengan memprovokasi masyarakat menggunakan informasi-informasi yang tidak berdasarkan data.”

Mengenai sikap Polisi, Irma menegaskan, Jokowi tidak mungkin mengintervensi. Polri memiliki diskresi untuk mengizinkan atau menolak sebuah acara melalui pertimbangan yang matang. Termasuk aksi #2019gantipresiden yang dilakukan Neno Cs.

“Demi keamanan dan ketertiban masyarakat, kampanye terselubung yang dikatakan Bawaslu sebagai bentuk provokasi ini memang sangat sarat kepentingan politik,” tegasnya.

Polri memang mempersilahkan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, namun bila sudah memasuki masa kampanye. Saat ini, izin acara itu ditolak karena masa kampanye Pilpres 2019 belum dimulai.

“Itu boleh tapi kalau sudah masuk jadwal kampanye, ini kan masalahnya belum masuk masa kampanye, jadi ya tolong kita saling menghormati,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat dihubungi, beberapa waktu lalu. (safrizal/rinaldi)

News Feed