oleh

DPR: BIN Jangan Jadi Alat Langgengkan Kekuasaan Pemerintah

-Nasional-56 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Badan Intelijen Negara (BIN) diduga terlibat dalam penghadangan aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman, di Pekanbaru, beberapa waktu lalu. Meski Kepala BIN Daerah (Kabinda) Riau menegaskan bahwa mengamankan Neno adalah bagian tugas kenegaraan, namun BIN telah melampaui kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Intelijen Negara.

Demikian inti pendapat yang dilontarkan Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Dia berharap BIN tidak menjadi alat politik pemerintah demi melanggengkan kekuasaannya, karena tugas BIN seperti diatur dalam Undang-undang Intelijen Negara adalah penyelidikan, pengamanan dan penggalangan informasi,” ujar Sukamta di Jakarta.

“Dari sini kita secara gamblang mengetahui bahwa yang dilakukan Kabinda di daerah Pekanbaru telah melampaui kewenangannya. BIN harusnya tidak dijadikan alat politik pemerintah untuk kelanggengan kekuasaannya,” kata Sukamta.

Menurut Sekretaris Fraksi PKS ini, gerakan #2019GantiPresiden lebih menyuarakan jeritan rakyat terkait kondisi perekonomian seperti harga-harga kebutuhan pokok yang semakin mahal hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus melemah.

“Berangkat dari situlah banyak lapisan masyarakat yang menginginkan ganti kepemimpinan Republik Indonesia tahun 2019 dengan presiden yang Insyaallah lebih baik,” katanya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak perlu bersikap berlebihan dalam menanggapi aksi #2019GantiPresiden karena gerakan tersebut bukan gerakan makar, melainkan penyampaian pendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

“Ini konstitusional, sama sekali bukanlah tindakan makar. Rakyat ingin ganti presiden lewat pemilu, bukan dengan jalan kekerasan,” katanya. (Hadi)

News Feed