oleh

Tidak Punya Ongkos Pulang, Ribuan Migran Bermasalah di Malaysia Terlantar

-Hukum-605 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat 56.086 Warga Negara Indonesia (WNI) migran bermasalah dideportasi dari Malaysia sepanjang 2015 hingga 2018.
Sampai pertengahan 2018 ini saja hingga Juli, sebanyak 3.188 orang telah dideportasi dari Malaysia.

Proses pemulangan migran bermasalah tersebut sebelumnya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos). Namun sejak September 2017, biaya pemulangan harus ditanggung sendiri oleh migran. Akibatnya, migran yang tidak memiliki ongkos pulang, terpaksa menumpuk jumlahnya dan menimbulkan masalah baru.

“Kita sudah melakukan pendekatan ke pemerintah Malaysia, mudah-mudahan nanti ada solusi karena ini juga menjadi tanggung jawab mereka (pemerintah Malaysia),” kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Edi Suharto saat membuka rakor mengevaluasi pemulangan WNI Korban Perdagangan Orang dari Malaysia dan pelaksanaan pemulangan WNI KPO 2019 di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, dia mengemukakan Kemensos mempunyai dua Rumah Penampungan untuk WNI Migran Bermasalah dari Malaysia, yaitu di Tanjung Pinang dengan kapasitas tampung 1.000 orang lebih dan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus Jakarta dengan daya tampung 400 orang.

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Sonny W Manalu menyebutkan, biasanya WNI migran bermasalah tersebut karena masalah hukum disebabkan ketiadaan dokumen.

Karena tidak memiliki dokumen sebagai pekerja migran, maka mereka dihukum dan harus dideportasi. Selain itu, mereka juga rentan menjadi korban perdagangan orang, mengalami kekerasan fisik, seksual bahkan kekerasan secara ekonomi.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah agar mereka tidak lagi menjadi pekerja migran bermasalah adalah dengan memberikan keterampilan dan modal usaha. (eka)

News Feed