oleh

Bawaslu Hentikan Kasus Mahar Rp 1 Triliun, Ini Reaksi Banyak Tokoh

-Nasional-493 views

 

Jakarta, Radar Pagi –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tidak menindaklanjuti laporan dugaan mahar politik Rp 1 triliun dari bakal cawapres Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Putusan ini diambil setelah Bawaslu gagal meminta keterangan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi Arief adalah pihak yang pertama kali melontarkan isu pemberian mahar politik dari Sandiaga ke PAN dan PKS. Namun setelah 2 kali dipanggil untuk dimintai keterangan, ternyata tak sekalipun Andi Arief hadir.

“Dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya, karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu sebanyak 2 kali,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan, Jumat (31/8/2018).

Ketidakhadiran Andi Arief membuat laporan yang dilayangkan LSM Federasi Indonesia Bersatu ini tidak bisa dilanjutkan, sebab  Andi merupakan saksi penting dalam kasus ini.

“Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum,” ujar Abhan.

Bawaslu juga memutuskan bahwa tidak ada dugaan pelanggaran Pemilu dalam kasus tersebut. Keputusan ini diambil Bawaslu setelah memeriksa pelapor dan saksi.

Abhan juga membantah tudingan Andi bahwa Bawaslu tidak serius dalam menangani kasus dugaan pemberian mahar yang dilakukan oleh Sandiaga Salahuddin Uno ke PKS dan PAN masing-masing senilai Rp500 miliar. 

Dia menilai justru Andi lah yang tidak serius. Karena sebagai salah satu saksi, Andi tidak pernah memenuhi undangan pemeriksaan.

Abhan mengatakan pihaknya masih bisa mengusut dugaan mahar itu apabila ada laporan baru terkait hal itu. “Kalau nanti ada laporan tentu harus kami kaji,” katanya.

Dia menjelaskan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, sesuai dengan aturan yang berlaku, pihaknya memiliki waktu 7 hari untuk mengkaji. Waktu pengkajian masih bisa diundur untuk 7 hari berikutnya.

“Kalau dipandang belum cukup untuk mengkaji, mengklarifikasi berbagai pihak, masih punya waktu tambahan tujuh hari, jadi 14 hari. Maka ketika sudah kita tangani, waktu kami itu 14 hari untuk memutuskan,” tegasnya.

Komentar Tokoh-tokoh

Menanggapi keputusan Bawaslu tersebut, beberapa tokoh memberikan komentarnya. Berikut ini reaksi mereka:

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai keputusan sangat tepat, karena menurutnya memang tidak ada pemberian mahar dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kepada PKS dan PAN.

“Saya kira memang sudah tepat begitu, memang tidak ada apa-apa,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Fadli menegaskan, selama ini kasus mahar itu sudah ia anggap selesai. Sebab, dia menambahkan, Sandiaga memang tidak pernah memberikan mahar pada siapa pun.

“Selama ini saya kira masalah itu sudah selesai dari awal, emang enggak ada apa-apa kok,” ucapnya.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (31/8/2018) juga mengatakan hal senada. Dia malah bergurau agar mahar politik itu dibagi-bagi jika memang terbukti kebenarannya. 

“Kalau ada, mana sini uangnya bagi-bagi,” pinta Zulkifli yang juga ketua MPR RI. 

Menurut Zulkifli, tudingan mahar tersebut memang Cuma hoax. “Orang hoaks kok ditanggapi,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah turut mendukung keputusan Bawaslu untuk mempetieskan kasus ini. “Ya tepat sekali (dihentikan),” ujar Fahri Hamzah di Gedung Nusantara III, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Menurut Fahri, dugaan mahar politik perlu disertai bukti konkret berupa transaksi uang baik tunai ataupun transfer. “Yang namanya money politic itu atau mahar politik itu harus ada cash-nya baik hard maupun bukti transfer,” katanya.

Andi Arief, kata Fahri, hanya mendengar obrolan elite-elite partai politik yang kemudian disimpulkan sendiri dan dipublikasikan di akun Twitter.

“Ada orang bercakap di ruang tertutup, Pak Fadli Zon, Pak Syarief Hasan dan lainnya di ruang tertutup katanya begini, tapi tidak tercatat dan tertulis tidak direkam dan itu adalah semacam negosiasi-negosiasi yang terdengar oleh Andi Arief,” katanya.

Ketua Majlis Syura PKS, Hidayat Nu Wahid juga mengatakan jika tuduhan yang dilakukan Sandiaga Uno para partainya dan PAN itu tidak cukup banyak bukti. “Bawaslu tak lanjutkan kasus dugaan mahar Sandiaga Uno, krn menurut Bawaslu tak cukup bukti. Apalagi AA tak bisa hadiri panggilan Bawaslu unt buktikan tuduhannya itu…semoga tidak ada fitnah lagi,” cuit Hidayat  melalui Twitter @hnurwahid.

Pendapat berbeda dilontarkan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris. Dalam akun Twitter miliknya,@sy_haris, Jumat (31/8/2018), dia menilai jika Bawaslu terlalu cepat mengambil keputusan. Padahal, Sandiaga Uno sebagai pihak yang diduga memberikan mahar belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Cepat sekali Bawaslu mengambil putusan, padahal Sandiaga Uno yg dituduh memberi mahar Rp 1 triliun kpd PAN dan PKS blm pernah dipanggil dan dimintai keterangan.” cuit Haris.

Sedangkan politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli berpendapat alasan Bawaslu mengghentikan kasus mahar tersebut lantaran tidak bisa memeriksa Andi Arief sebagai saksi adalah hal yang lucu.

Bawaslu Putuskan Dugaan Mahar Rp 1 T Sandiaga Tak Dapat Dibuktikan, lucu ini @bawaslu_RI gak sanggup memeriksa Andi Arief terus menyimpulkan kelakuan Sandi tidak terbukti…Nanti-nanti kalau dipanggil Bawaslu cara Andi Arief bisa dipake, cuekin, gak usah datang,” tulis Guntur Romli dalam akun Twitter pribadinya, @GunRomli, Jumat (31/8/2018).

Politikus PSI, Dedek Prayudi, tak ketinggalan turut berkomentar. Dia merasa Bawaslu hanya bertindak tegas pada partai baru, sementara tidak untuk partai yang lain.

“Bawaslu yang terhormat, bagaimana anda bisa menemukan bukti kalau anda tidak pernah memeriksa pihak yang terkait?.

Bawaslu jangan hanya menjadi macan dihadapan partai baru, tapi menjadi ayam sayur dihadapan partai lain. chicken!,”  tulis Dedek melalui Twitter miliknya,@Uki23, Jumat (31/8/2018).

Kasus tudingan mahar ini berawal dari cuitan Andi Arief yang menyatakan Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus di akun twitter pribadinya @AndiArief_, beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, Andi Arief juga mengungkapkan dugaan pemberian “mahar” masing-masing senilai Rp 500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Berdasarkan cuitan Andi itu, Federasi Indonesia Bersatu kemudian melapor ke Bawaslu. (hadi/safrizal)

News Feed