oleh

Pemprov NTT Larang Gerakan #2019GantiPresiden

 

Kupang, Radar Pagi – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tegas melarang gerakan #2019GantiPrsiden. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Sisilia Sona, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden resmi dilarang, sehingga tidak boleh ada aktivitas gerakan tersebut di NTT.

“Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden maka akan berhadapan dengan aparat keamanan,” tegas Sisilia Sona, di Kupang, Selasa (4/9/2018), dikutip dari Antara.

Pernyataan tegas Sona tersebut juga ditujukan untuk Ketua Presidium Gerakan #2019GantiPresiden Wilayah Nusa Tenggara Timur, Hajenang, yang sedang berencana untuk menggelar gerakan tersebut di Manggarai Barat, Pulau Flores pada 10 November 2018 sebagai wahana pendidikan politik buat rakyat.

Hajenang, lanjut Sona, sebelumnya sempat mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang, dan seorang pengacara. Namun, saat ini dilaporkan sudah tidak mengajar lagi di universitas swasta tersebut.

“Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Hajenang pernah mengatakan, gerakan yang dilakukan tersebut lebih kepada pendidikan politik.

“Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019GantiPresiden,” katanya.

Dia mengatakan, kegiatan ini bukanlah makar dan bukan pula anti UUD 1945 dan Pancasila, tetapi lebih pada pendidikan politik. Namun, para netizen menolak dengan keras kegiatan tersebut dengan apa pun alasannya.

Sebelumnya, Pemprov NTT bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), memang telah sepakat mencegah munculnya gerakan #2019GantiPresiden di daerahnya. Alasannya karena gerakan tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Gerakan ganti presiden 2019 bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di NTT, sehingga jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah bersinergi dengan Forkopinda untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” kata Sisilia Sona, Rabu (29/8/2018) silam.

Menurut dia, upaya yang dilakukan bersama pimpinan daerah yaitu terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak ikut-ikutan dalam gerakan #2019GantiPresiden. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita di media sosial, yang dapat menimbulkan perpecahan. “Dan sampai hari ini, belum ada gerakan ganti presiden di daerah ini. Kami juga terus memantau di lapangan,” ujarnya.

Sisilia meyakini, gerakan ganti presiden tidak mungkin dilakukan di NTT, karena masyarakat memiliki kesadaran tinggi tentang arti dan manfaat dari gerakan itu. “Melalui pertemuan-pertemuan, kami terus berkomunikasi dan mengimbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi di daerah ini,” katanya.

Namun menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, gerakan #2019gantipresiden sebenarnya tidak melanggar hukum. Hal itu Mahfud MD paparkan di laman twitter miliknya, @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

“Gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum,” cuitnya. 

Meski begitu, pria yang gagal menjadi cawapres Jokowi itu mengingatkan bahwa gerakan #2019gantipresiden berpotensi menjadi gerakan yang melanggar hukum bila gerakan tersebut telah diboncengi tindakan yang melanggar hukum.

“Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak,” katanya. (mas)

 

News Feed