oleh

PDIP Pecat Kader yang Terlibat Korupsi DPRD Malang

-Jawa-50 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap APBD. Kasus itu mendapat perhatian publik karena pemerintahan di kota Malang terancam lumpuh. Merespon kejadian luar biasa (KLB) korupsi berjamaah itu, PDI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersikap tegas dengan memecat kader yang terlibat.

“Semua kader PDI Perjuangan di DPRD Kota Malang yang terkena OTT KPK diberhentikan,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

DPP PDI Perjuangan, kata dia, sudah menginstruksikan pemberhentian tersebut kepada pengurus daerah di Jawa Timur serta pengurus cabang di Kota Malang.

Dia mengungkapkan surat pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Malang sudah diterbitkan pada Selasa (4/9/2018), kemudian mengganti kader yang diberhentikan melalui penggantian antar waktu (PAW).

Menurut Hasto, jika anggota DPRD Kota Malang yang terlibat kasus korupsi terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, maka akan dilakukan penggantian pula.

“DPP PDI Perjuangan tidak akan memberikan toleransi kepada kadernya yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” kata Hasto.

Menurut dia, DPP PDI Perjuangan melalui peristiwa ini juga mengingatkan kembali kepada seluruh kader partai untuk tidak menyakahgunakan jabatan dengan melakukan praktik korupsi.

Terjadi Juga di Daerah Lain?

Di tempat terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Umar Shalahuddin, mencurigai kasus dugaan korupsi berjamaah di DPRD Malang juga terjadi di wilayah lain. Karena itu, dia mendorong agar KPK bekerja lebih keras untuk membongkar kasus kasus lain. 

“Bisa saja. Kalau pola korupsi seperti kasus Malang sebenarnya juga tidak menutup kemugkinan terjadi di daerah lain. Cuma belum terungkap saja,” katanya, Selasa (4/9/2018) kemarin.

Dia berharap agar parpol merubah sistem perekrutan dan melakukan pendidikan politik bagi kadernya. Menurut dia, pencegahan harus dilakukan agar nantinya parpol menjaring kader yang amanah dan jalankan perintah rakyat. Perbaikan sistem di pemerintahan juga harus dilakukan agar kebocoran anggaran tidak terjadi. 

“KPUD dan penegak hukum. Perbaikan orang dan perbaikan sistem,” tegasnya. (mustika) 

 

 

  

 

News Feed