oleh

Yasonna Bantah Sahkan #2019PrabowoPresiden, Fadli Zon: Itu Masalah Internal Mereka

-Nasional-72 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Gerakan #2019PrabowoPresiden resmi terdaftar sebagai perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Gerakan tersebut telah disahkan pendiriannya dan memiliki badan hukum berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0010834.AH.01.07 tahun 2018.

Keputusan Menkumham itu ditetapkan di Jakarta pada 3 September 2018 yang ditandatangani Plt Dirjen Admninistrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar atas nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Namun belakangan Yasonna membantah #2019PrabowoPresiden terdaftar secara resmi di kementerian yang dipimpinnya.

Inisiator gerakan #2019PrabowoPresiden, Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengatakan gerakan tersebut telah memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kemenkumham. Pengesahan diberikan sesuai dengan salinan Akta Nomor 1 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Ilwa di Kota Tangerang Selatan.

“Legal formal terpenuhi sehingga izin penyelenggaraan kegiatan tidak kesulitan,” ujar Dasco kepada wartawan, beberapa saat lalu.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, dengan disahkannya #2019PrabowoPresiden oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak boleh terjadi pelarangan ataupun persekusi terhadap kegiatan #2019Prabowo Presiden seperti kegiatan #2019GantiPresiden.

“Saya kira sah-sah saja, kalau orang berkumpul kemudian mengajukan badan hukum dan sudah keluar suratnya. Saya kira sah-sah saja, tentu bagus ya. Dengan demikian ada aturan yang jelas, ada badan hukum, aparat keamanan harus juga melindungi, tidak boleh diskriminasi,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Dengan begitu, Fadli Zon pun percaya bahwa #2019PrabowoPresiden sudah sah secara hukum. Namun, menurut Yasonna, notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu telah bertindak “nakal”. Notaris tersebut “memainkan” redaksional presiden. Kata presiden dalam #2019PrabowoPresiden dibuat terpisah dengan menggunakan spasi, sehingga yang terdaftar di Kemenkumham adalah #2019PrabowoPresi den, bukan #2019PrabowoPresiden.

“Jadi perlu saya tegaskan, kalau ada #2019PrabowoPresiden (tanpa spasi) itu penyiasatan dan melanggar undang-undang,” kata Yasonna di Jakarta, Senin (10/9/2018).

Dia menjelaskan pasal 59 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 melarang dengan tegas nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan. 

“Jadi dalam sistem AHU online di Kemenkumham kalau ada yang memohon nama perkumpulan pakai nama ‘Presiden’, pasti sistem online AHU Kemenkumham menolaknya. Sistim daring AHU pasti menolaknya,” kata Yasonna.

Menanggapi pernyataan Yasonna tersebut, Fadli Zon dengan tegas mengatakan hal tersebut tidak pantas dilontarkan, sebab tagar atau hastag merupakan hak setiap warga untuk menyampaikan aspirasi.

“Ya itu mungkin problem internal mereka (Kemenkumham), nggak tahu bagaimana bisa begitu, mungkin kecolongan atau apa. Hak untuk berserikat dan berkumpul adalah hak dari setiap warga negara, Menkumham tak boleh menghalang-halangi, mereka adalah hanya institusi yang melakukan pelayanan sesuai dengan aturan konstitusi dan UU. Jadi jangan mentang-mentang Yasonna Laoli dari partai penguasa kemudian bisa seenaknya. Enggak bisa dan dia terikat,” kata Fadli Zon.

Fadli menilai gerakan #2019PrabowoPresiden itu murni berasal dari bawah, dan merupakan ekspresi masyarakat yang ingin Ketua Umum Gerindra itu menjadi presiden.

Menurutnya, dengan dibentuknya badan hukum, seharusnya aparat dan pemerintah menyambut baik bahwa ada gerakan massa yang patuh sama aturan.

“Jadi ada aturan main yang jelas dan aturan hukum dan pihak aparat keamanan harus melindungi, tidak boleh diskriminasi,” katanya.

Dia pun mempertanyakan pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly yang menyebut gerakan tanda pagar #2019PrabowoSubianto menyalahi aturan.

“Menyalahi aturan apa? Saya kira sah-sah saja,” tegasnya. (hadi)

 

 

 

News Feed