oleh

Parah! Kubu Pro Prabowo-Sandi Dilarang Curi Start Kampanye, Kubu Pemerintah Malah Pasang Iklan di Bioskop

-Nasional-107 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Iklan pemerintah tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur ternyata mewarnai layar bioskop-bioskop di tanah air. Iklan tersebut ditayangkan sebelum film diputar. Curi start kampanye?

Bila kita menonton film di bioskop, sebelum film diputar memang kerap ada iklan ditayangkan. Isi iklannya bisa macam-macam, tapi sebagian besar berupa cuplikan (thriller) film-film lain yang sedang atau akan ditayangkan.

Namun akhir-akhir ini, di antara beragam iklan tersebut, terselip sebuah iklan tentang kesuksesan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Meski bukan iklan kampanye resmi, terlihat dari tidak adanya ajakan bagi penonton untuk memilih calon presiden (capres) tertentu, tapi esensi iklan tersebut sebenarnya sudah merupakan bentuk kampanye atas keberhasilan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ironisnya, iklan tersebut muncul hanya selang beberapa pekan setelah Polri melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dengan alasan belum memasuki masa kampanye.

“Itu (deklarasi #2019GantiPresiden) boleh, tapi kalau sudah masuk jadwal kampanye, ini kan masalahnya belum masuk masa kampanye, jadi ya tolong kita saling menghormati,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, beberapa saat lalu.

Pertanyaannya, bila deklarasi #2019GantiPresiden dianggap sebagai sebuah bentuk kampanye, apakah iklan keberhasilan pembangunan di era Jokowi bukan merupakan hal yang sama?

Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Ekonomi Indonesia, Indra Purwoko, mengatakan layar bioskop memang merupakan ruang publik yang mempersilahkan semua bentuk promosi asal si pemasang iklan mau membayar.

“Menurut saya sih, boleh-boleh saja iklan berbau kepentingan politik di layar bioskop. Yang tidak boleh itu kalau si pemasang iklan nggak mau bayar pada pemilik bioskop,” kata Indra sambil tertawa, di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Namun dia menyayangkan bila iklan berbau politik itu ditayangkan sebelum masa kampanye dimulai, karena bisa saja dianggap mencuri start kampanye.

Indra pun membandingkan dengan sikap Polri saat melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden dengan alasan belum memasuki masa kampanye. “Supaya adil dan tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.

Menurut Indra, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat  menyelidiki iklan tersebut untuk mencari kemungkinan pelanggaran masa kampanye.

“Sekali lagi supaya adil, jadi jangan sampai ada kesan mentang-mentang penguasa boleh kampanye seenaknya, sementara pihak lain dilarang,” katanya.

Demikian juga dengan Polri, kata Indra, dapat mencari tahu apakah benar iklan tersebut dibuat oleh pemerintah dan bukan fitnahan dari pihak lain yang ingin menjatuhkan citra pemerintah.

“Sebab di zaman penuh berita hoax seperti sekarang, kita harus cerdas memilah mana informasi yang benar dan mana yang hanya rekayasa,” katanya. (madun)

 

 

News Feed