oleh

MA Bolehkan eks Koruptor Nyaleg, Ini Reaksi Banyak Pihak

-Nasional-507 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Mahkamah Agung (MA) membatalkan sejumlah pasal dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan PKPU No. 26 Tahun 2018, antara lain Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dan Pasal 60 huruf j PKPU tentang pencalonan anggota DPD.

Dengan adanya pembatalan itu, MA membolehkan bakal calon legislatif (caleg) eks koruptor, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Pembatalan sejumlah pasal terkait larangan caleg eks narapidana mencalonkan diri mendapat respons dari sejumlah elite politik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut MA telah membenarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal caleg melalui sidang sengketa. Dengan begitu, KPU harus melaksanakan putusan Bawaslu.

“Bagi Bawaslu, dibenarkan keputusan Bawaslu. Pertama, putusan Bawaslu segera saja ditindaklanjuti sebelum tanggal 20 (September) ini,” kata Jimly, kemarin.

Kata Jimly, KPU pada saat bersamaan harus segera mencabut pasal 60 huruf j PKPU nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan napi korupsi maju sebagai caleg. Dengan begitu akan muncul kepastian hukum.

“Jadi PKPU harus direvisi segera sesuai debgan perintah MA, dengan demikian ada kepastian (hukum),” ujar dia.

Meskipun hasil uji materi MA mengecewakan sejumlah pihak, namun menurut Jumly, putusan itu tetap harus dilaksanakan.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan MA yang menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

“KPK sebagai intitusi penegak hukum, mau tidak mau harus menghormati intitusi peradilan, meskipun di awal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan yang signifikan yang kita lakukan bersama-sama untuk lebih menyaring caleg agar tidak terjadi korupsi-korupsi di DPR atau di DPRD,” ujar juru bicara KPK, Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Febri mengatakan KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan 146 orang anggota DPRD.

“Ada sekitar 146 anggota DPRD yang sudah diproses, dan kemungkinan bertambah sepanjang ada bukti cukup dan lebih dari 70 anggota DPR,” kata Febri.

Febri berharap ke depan parlemen atau DPR bisa lebih bersih dari korupsi. Caranya, calon legislatif perlu disaring sejak awal untuk menghadirkan parlemen yang berintegritas.

Dari kalangan partai politik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengaku pihaknya menerima keputusan tersebut, tetapi dengan rasa kecewa.  

“Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel,” kata Antoni dalam siaran persnya, beberapa saat lalu.

Dia menilai MA sebagai lembaga yang diharapkan memberikan keadilan justru memutuskan hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. 

“Bagaimana ‘rumah keadilan’ memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat,” ujarnya. 

Namun karena memiliki ketetapan hukum, maka Toni setuju bila keputusan MA harus dijalankan. Hanya saja dia meminta rakyat jeli memilih partai politik dan caleg yang bersih dari kasus korupsi.

“Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orang pun caleg mantan napi koruptor di DCT (daftar calon tetap),” tegasnya seolah menyindir Partai Gerindra yang banyak menempatkan caleg eks narapidana korupsi  

Sedangkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil, juga tidak setuju dengan keputusan MA. Bahkan dia mengajak parpol untuk menganulir caleg mantan narapidana tersebut.

“Keputusan MA terkait mantan napi jd caleg, bisa jadi benar bila merujuk pd nalar hukum, namun abai standar etika yg hendak dibangun melalui aturan KPU tsb. Maka, saya mengajak parpol untuk sama2 membantu mengangkat standar etika tsb dg menganulir caleg mantan napi tsb @KPU_ID,” kicau Dahnil melalui Twitter @Dahnilanzar, Jumat (14/9/2018).

Sementara pengamat Denny Siregar membandingkan putusan MA tersebut dengan hukum yang ada di China. Melalui akun twitter @Dennysiregar7, Jumat (14/9/2018) kemarin dia menulis, “Di China, koruptor langsung dihukum mati tanpa ampun, didepan publik sebagai pembelajaran. Di Indonesia, eks koruptor diperbolehkan nyaleg lagi oleh @MahkamahAgung. Enaknya hidup di negeri para b***bah.” 

Di tempat terpisah, Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno enggan berkomentar soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam Pemilu 2019.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyerahkan putusan MA tersebut kepada masyarakat. Dirinya tak mau ambil pusing dan enggan mempermasalahkan hal tersebut.

“Saya tidak mau masuk ke ranah hukum dan biarkan masyarakat menilai, buat saya itu saja. Hak-hak mereka sekarang sudah dijamin undang-undang, sudah diperbolehkan MA, berarti end of story,” tutur Sandiaga di Posko Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin. (gunawan)

 

News Feed