oleh

Ekonomi Tak Kunjung Membaik, HMI Lampung Tuntut Jokowi Stop Utang

-Ekonomi-75 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Rupiah kembali merosot di awal pekan perdagangan sebagai imbas sentiment negatif pasar pasca pemberitaan bahwa Presiden AS Donald Trump akan menerapkan tarif US$200 miliar terhadap barang impor dari China. Data ekspor Indonesia yang tak kunjung membaik juga memperburuk keadaan rupiah. 

“Ekspor gagal mencapai ekspektasi karena hanya meningkat 4.15 persen year on year (YoY) di Agustus, sedangkan proyeksi adalah 10 persen, dan impor melonjak 24.65 persen di bulan yang sama. Sisi positifnya, defisit perdagangan menurun menjadi US$1.02 miliar di bulan Agustus, sekitar setengah dari data Juli yaitu US$2.03 miliar,” ujar Research Analyst FXTM Lukman Otunuga dalam rilisnya, Selasa (18/9/2018).

Lukman mempresiksi kenaikan suku bunga BI dapat mengangkat rupiah dalam jangka pendek. Namun arah pergerakan rupiah tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti ketegangan dagang global dan spekulasi kenaikan suku bunga AS.

Sementara itu, ketidakpuasan mahasiswa terhadap kondisi perekonomian negara mulai muncul di sejumlah daerah. Di Lampung, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintahan Jokowi untuk mengoreksi ulang kebijakan fiskal dan moneter.

“Hentikan proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari utang negara,” ujar Rizki Abdau selaku koordinator aksi demo yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa (18/9/2018).

Massa juga meminta pemerintah untuk melakukan rekonsolidasi kebangsaan dengan mempertegas kebhinekaan yang menjunjung tinggi kemajemukan bangsa.

“Pemerintah juga harus menciptakan iklim demokrasi Pancasila tanpa politik identitas. Termasuk menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan di Indonesia,” ujar Rizki.

Ditunggu Langkah Strategis Pemerintah

Sebelumnya di tempat terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad menyatakan pemerintah perlu membuat langkah-langkah yang strategis.

Pertama, mengajak pengusaha yang berbisnis di Indonesia untuk menukarkan dollar-nya menjadi rupiah.

“Diharapkan pengusaha atau para pejabat yang banyak menyimpan Dollar bisa mulai menukarnya ke dalam Rupiah, khususnya yang disimpan di bank-bank yang ada di Singapura dan Hongkong. Menurut LHKPN tanggal 31 Agustus 2016 saja seorang Kepala BKPM, Thomas Lembong memiliki simpanan Dollar sebesar 7,8 juta,” kata Saddam dalam rilisnya, beberapa waktu lalu.

Yang kedua, lanjut Saddam, pelemahan Rupiah diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed yang memutuskan secara bertahap menaikkan suku bunga dalam rangka menggenjot pertumbuhan dan menghindari terjadinya overheating yang dinilai tidak sehat bagi perekonomian.

Ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengurangi impor terutama yang berkaitan dengan bahan baku dan barang modal. Pemerintah tidak bisa hanya memajaki impor barang konsumsi yang porsinya hanya 5,5 persen dari total impor. Hal itu jelas tidak signifikan, sebaiknya pengendalian impor difokuskan ke impor pangan, atau impor bahan baku proyek infrastruktur.

Selain itu kinerja ekspor perlu ditingkatkan, dengan catatan hasil yang membawa devisa negara mesti ditempatkan pengusaha di bank-bank plat merah bukan di luar negeri.

“Kita perlu memeriksa lagi UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Sistem devisa ultra-liberal membuat uang bebas berpindah tempat kapan pun. Gejala ini bisa disebut terorisme finansial. Artinya berpontesi dimanipulasi oleh pihak yang ingin mengambil manfaat dari celah itu. Undang-Undang itu adalah warisan masa lalu, pesanan IMF yang rasanya penting dicek ulang,” kata Saddam. (jun)

News Feed