oleh

KPK Periksa Ketua MPR Terkait Dugaan Suap Bupati Lamsel

-Nasional-483 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait dugaan suap yang menyeret Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Zainuddin Hasan, Selasa (18/9/2018).

Zulhas diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah (PERTI) di Lampung Selatan. “Zulkifli Hasan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka GR,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Sementara Zulhas  menegaskan dirinya tidak tahu menahu terkait dugaan aliran dana dari adiknya ke PERTI. Ia mengatakan, meskipun dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah, namun dia tidak mengurus masalah teknis dan administrasi.

“Pembina itu tidak urusin teknis bahkan tidak ikut dalam keputusan rapat eksekutif harian, tugas pembina itu adalah membina dan memberi nasihat, panitia tentu tersendiri karena pembina itu dianggap sepuh-sepuh walaupun saya masih muda,” katanya.

Hal yang berkaitan dengan dana Rakernas PERTI, kata Zulhas, diurus oleh panitia, sedangkan dia tidak masuk sebagai panitia kegiatan tersebut.

“Sya dewan pembina tarbiah, tidak mengurusi soal teknis apakah saya tadi jadi panitia ya tidak mungkin karena dewan pembina itu dianggap sepuh sepuh, tugasnya membina dan menasehati,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK sudah lebih dulu memeriksa Ketua Umum PERTI Basri Bermanda. Dalam pemeriksaan itu, Basri membantah menerima sumbangan uang dari Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan yang merupakan adik kandung Zulhas. Penegasan itu juga disampaikan Basri kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.

“Nggak ada nyumbang,” kata Basri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9/2018) pekan silam.

Selain membantah tudingan menerima sumbangan untuk keperluan rapat kerja nasional (Rakernas) PERTI yang diadakan pada 27-28 Juli 2018, Basri juga menyebut  Zainuddin tidak hadir dalam Rakernas tersebut.  

Selain Zainuddin Hasan, KPK telah menahan tiga tersangka lainnya, masing-masing anggota DPRD Lampung Agus Bhakti, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjar Asmara, dan pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan.

Dalam kasus dugaan suap ini, KPK menuding Zainudin Hasan bersama Agus Bhakti dan Anjar Asmara menerima suap Rp 600 juta dari Gilang Ramadhan sehingga Gilang berhasil mendapatkan 15 proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp20 miliar pada tahun 2018. (mustika)

News Feed