oleh

KPU Revisi PKPU Terkait Larangan Mantan Napi Koruptor Nyaleg

-Nasional-105 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan larangan nyaleg bagi mantan koruptor.

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asyari, peraturan yang direvisi tersebut Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD dan PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Setelah direvisi, Hasyim mengatakan KPU sudah bisa memasukan mantan koruptor ke dalam DCT.

“Misalnya begini, (bagi eks koruptor) dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sebelum daftar calon sementara (DCS), kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan dikabulkan setelah DCS, artinya namanya kan di DCS tidak muncul, maka kemudian nanti strategi-nya adalah namanya dimunculkan di DCT,” kata Hasyim di Jakarta, Kamis (20/09/2018).

Namun bagi eks napi koruptor yang sudah ditarik parpol, tidak jadi dicalonkan, tidak jadi mendaftar, ditetapkan TMS karena faktor selain napi korupsi, ataupun gugatannya ditolak Bawaslu, tetap tidak akan dimasukan ke dalam DCT.

Dia mengungkap, rancangan revisi PKPU tersebut sudah dikirimkan kepada Komisi II DPR RI. KPU juga telah mengirimkan draft tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk proses pengundangan. (jar)

 

News Feed