oleh

Skandal Suap DPRD Jambi Disebut Berawal dari Tekanan Oknum Anggota Fraksi PDIP

-Nasional-91 views

 

Jakarta, Radar Pagi –  Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, mengaku mendapat tekanan dari anggota DPRD Jambi, terutama dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ketok palu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi itu Tahun 2017.

Oknum anggota DPRD Jambi disebut mengancam tidak akan datang saat pengesahan APBD tahun 2018 bila tidak diberi uang oleh Pemprov Jambi. Bahkan ada pula yang mengancam akan melakukan aksi walkout (keluar dari ruangan saat sidang/rapat berlangsung).

“Tekanan tersebut berupa aksi walk out dari Anggota DPRD Fraksi PDIP saat pembahasan APBD 2017, jika tidak ada uang ketok palu,” ujar Cornelis Buston kepada majelis hakim dalam sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Jambi Non-Aktif Zumi Zola di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

“Salah satu anggota Fraksi PDI-P menanyakan, ada uang ketok palunya tidak? Saya katakan, saya tidak berani, terus terang. Dia bilang, ‘Kalau ketua tidak berani, apalagi kami, kalau gitu tunda saja’,” jelasnya.

Padahal Cornelis dan Gubernur Jambi kala itu Zumi Zola sudah berkomitmen tak ada uang ketok palu. Namun karena ada tekanan dari para anggota DPRD Jambi maka akhirnya suap diterimanya, sebab bila ditunda maka pihaknya akan kena sanksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Sementara mantan Plt Sekda Pemprov Jambi Erwan Malik saat bersaksi untuk terdakwa Zumi Zola. Erwan menyebut saat itu ancaman datang dari Elhelwi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPRD Jambi.

“Saat itu (saya) dipaksa buat surat pernyataan (oleh) Pak Elhelwi, minta kepastian Senin harus ada uang. Kalau tidak ada, nggak mau datang,” ucap Erwan ketika bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Selain itu, Erwan menceritakan tentang ancaman walkout saat pembahasan anggaran Dinas PUPR Jambi. Lagi-lagi, menurut Erwan, ancaman berasal dari Fraksi PDIP.

“Saat itu Ketua Fraksi PDIP Pak (Zainul) Arfan mengancam kami, Fraksi PDIP akan WO,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 44 miliar dan mobil Alphard. Gratifikasi itu disebut diterima Zumi sejak dia menjabat sebagai Gubernur Jambi.

Selain itu, Zumi Zola juga didakwa menyetor Rp 16,490 miliar ke DPRD Jambi. Menurut jaksa, suap tersebut diduga diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Raperda APBD TA 2017) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2017.

Kemudian, agar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD TA 2018) menjadi Peraturan Daerah APBD TA 2018.

Uang suap yang diberikan kepada oknum-oknum DPRD itu diduga berasal dari kontraktor atau rekanan di Dinas PUPR Jambi. (rian)

News Feed