oleh

Buni Yani Bikin Blunder, Bilang Bisa Bebas dari Jerat Hukum Bila Prabowo Menang

-Nasional-480 views

 

Jakarta, Radar Pagi -Terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani, membuat pernyataan kontroversial. Dia menyebut dirinya bisa terbebas dari kasus hukum yang kini menjeratnya jika Prabowo jadi presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Pernyataan Buni Yani itu seolah mengatakan bahwa Prabowo bisa mengintervensi penegakan hukum bila sudah berkuasa.

“Seolah-olah kan begitu,” ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Menurut Ace, kepala negara sekalipun tidak bisa mengintervensi hukum di Indonesia.  “Bila perkataan Buni Yani itu jadi kenyataan, sama saja Indonesia menjadi negara kekuasaan,”katanya.

Dia menegaskan,  bila penguasa selaku eksekutif bisa mengintervensi  udikatif, maka hukum di negeri ini bisa menjadi kacau.

Pada Senin (24/9/2018), Buni Yani mengaku masuk tim media pasanganPrabowo-Sandiaga. “Saya di tim media,” ujar Buni Yani di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Buni memgakui alasannya bergabung dalam timses Prabowo-Sandiaga untuk memperjuangkan keadilan pada kasus yang menimpanya, yang disebutnya sebagai kriminalisasi.

“Itu salah satu langkah saya untuk melawan Jokowi, terpaksa saya harus bergabung ke Pak Prabowo. Karena saya dikriminalisasi,” kata Buni.

Buni Yani dihukum pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hakim menyebut Buni terbukti mengunggah video berdurasi 30 detik berisi potongan pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tambahan caption, sedangkan video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. 

Bergabungnya Buni Yani ke dalam kubu Prabowo-Sandiaga merupakan hak pribadinya. Namun motivasi di balik itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. 

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni, mengkritik pernyataan Buni Yani. Ia menilai Buni Yani memiliki maksud tersendiri dan seakan berlindung di balik paslon nomor urut 2, Prabowo-Sandi.

“Itu persepsi buruk terhadap hukum. Presiden sebagai eksekutif tidak bisa melakukan intervensi terhadap area yudikatif. Bayangkan ketika sekarang Pak Prabowo belum menjadi presiden saja, sekarang orang sudah mempersepsikan bahwa Pak Prabowo bisa diintervensi,” ujar Antoni kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta, beberapa saat lalu.

Menurut Antoni, komitmen yang paling penting dalam rezim pemerintahan adalah penegakan hukum. Dengan begitu, ketika dia tidak merasa bersalah, seharusnya dia berani menghadapi kasus hukumnya di meja pengadilan dan bukan malah berlindung di balik sosok Prabowo.

“Kalau merasa tidak salah tidak akan dihukum. Kalau memang benar ya harus berani. Masak mendukung seseorang karena ada garansi bahwa dia akan membebaskan, itu kan enggak bener. Justru sekarang Buni Yani lagi banding ya perkuat saja argumen hukumnya,” kata Antoni.

Dia menambahkan, saat ini ada beberapa kader partai koalisi pendukung pemerintah yang tetap masuk bui meski sudah mendukung Jokowi. Misalnya eks ketua umum Golkar, Setya Novanto, hingga Idrus Marham yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial. 

“Apa pak Jokowi pernah melakukan intervensi kepada KPK? Enggak ada proteksi dan memang tidak bisa diproteksi, soal hukum itu. Institusi hukum memang independen. Jadi kira-kira persepsi itu yang menurut saya harus diperbaiki, menurut saya sudah gagal memahami itu,”  katanya.

Semenara itu, Partai Gerindra menegaskan presiden tak akan bisa mengintervensi hukum tapi bisa memastikan hukum bebas kriminalisasi, seperti yang menimpa Buni.

“Jadi tidak mungkin Pak Prabowo mengintervensi proses hukum kasus Buni Yani, namun Pak Prabowo akan memastikan proses hukum berjalan transparan, sesuai prinsip keadilan dan tanpa kriminalisasi,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Namun, kata Andre, Sebagai kepala pemerintahan nanti, Prabowo bisa memastikan kepada aparat kepolisian agar segala proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan, dan hukum tidak tajam ke atas serta tumpul ke bawah. (hadi)

Baca juga: http://radarpagi.com/jokowi-akan-lebih-dekat-dengan-umat-islam-tiga-bidang-ini-jadi-fokusnya-bila-terpilih-lagi/

News Feed