oleh

Anies Cabut Izin Reklamasi 13 Pulau, Ini Daftarnya

 

Jakarta, Radar Pagi – Pemprov DKI Jakarta mencabut izin reklamasi untuk 13 pulau di Jakarta Utara. Penghentian tersebut berdasarkan hasil Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang telah memverifikasi kegiatan reklamasi.

“Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan,” kata Gubernur DKI Jakarta  Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Anies menjelaskan Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 pada 4 Juni lalu.

“Badan itu dibentuk sebagai bagian dari amanat Kepres Nomor 52 tahun 1995,” kata Anies.

Badan tersebut kemudian memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Hasilnya, para pengembang diketahui tidak melaksanakan kewajiban yang ada.

“Maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut,” katanya.

Anies menghentikan proyek reklamasi untuk melaksanakan janji kampanyenya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ke-13 pulau yang dicabut izinnya adalah Pulau A, Pulau B dan Pulau E, yang izinnya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah. 

Pulau I, Pulau J, dan Pulau K yang izinnya dipegang oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. 

Pulau M yang izinnya dipegang oleh PT Manggala Krida Yudha. Pulau O dan F yang izinnya dipegang oleh PT Jakarta Propertindo. 

Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah dan pulau I oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi.

Pulau P dan Q izinnya dipegang oleh PT KEK Marunda Jakarta. 

“Keseluruhannya dihentikan,” kata Anies.

Sementara daftar izin reklamasi yang dicabut, yaitu:

  1. Keputusan Gubernur No.1409 tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi (Pulau F, H dan I)
  2. Keputusan Gubernur No.1410 tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Pulau K).
  3. Surat Gubernur No. 1037/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1282/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 18 Februari 2015 Nomor 188/-1.794.2 (Pulau P dan Pulau Q)
  4. Surat Gubernur No. 1038/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1281/-1.794.2 (Pulau O)
  5. Surat Gubernur No. 1039/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1289/-1.794.2 (Pulau A dan B)
  6. Surat Gubernur No. 1040/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1283/-1.794.2 (Pulau M)
  7. Surat Gubernur No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 21 September 2012 Nomor 1276/-1.794.2 dan Surat Gubernur tanggal 21 September 2012 Nomor 1275/-1.794.2 (Pulau I, J dan L)
  8. Pulau E sudah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.356/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016. (jar)

Baca juga: http://radarpagi.com/bali-dikepung-narkoba-200-kipan-dikerahkan/ 

 

 

News Feed