oleh

Kasus Hoaks Ratna dan Larangan Pidato Keras, PSI Minta Gerindra Jangan Panik

-Nasional-132 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut  keinginan koalisi Prabowo-Sandi yang meminta agar Polri tidak tergesa-gesa menetapkan tersangka baru dalam kasus hoaks Ratna sebagai bentuk kepanikan.

“Sewaktu kebohongan berita penganiayaan ini belum terungkap, mereka serentak mendesak Polri agar mengusut berita penganiayaan dengan cepat. Setelah kebohongan ini terungkap, mereka terkesan tak ingin polisi bergerak cepat,” ujar Juru bicara bidang kepemudaan PSI, Dedek Prayudi, Senin (8/10/2018).

PSI, kata Dedek, tidak ingin berspekulasi dengan menyebut kepanikan itu sebagai tanda bahwa Gerindra terlibat dalam hoaks Ratna. Namun PSI memang melihat kebohongan Ratna cukup terorganisir. Karena itu PSI mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini.

Menurut Dedek, koalisi Prabowo-Sandi mau bersikap koperatif dan membuktikan ketidakterlibatannya di jalur yang tepat, yakni jalur hukum. Bukannya malah menghindari panggilan penyidik.

“Apalagi membenarkan pembangkangan tersebut dengan melempar tuduhan-tuduhan kepada pemerintah,” kata dia.

Nama Gerindra pekan ini menjadi sorotan banyak pihak. Selain meminta kepolisian tidak terburu-buru menetapkan tersangka baru dalam kasus Ratna Sarumpaet, pengakuan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra bahwa ada kubu sebelah melobinya untuk tidak pidato ‘keras-keras’ juga mendapat sorotan.

“Siapa yang melobi? Jangan sampai klaim saja ada yang melobi,” ujar Ketua DPP PDI Tsamara Amany kepada di Jakarta, Senin (8/10/2018).

“Mau keras juga silakan saja tapi publik Indonesia tak bisa dibohongi, mereka merasakan kinerja Pak Jokowi kok. Angka kepuasan kini mencapai 73,4%,” sambung Tsamara.

Tsamara pun menyindir kritik Prabowo yang disebutnya tak solutif. Menurutnya, selama ini kritik yang disampaikan Prabowo dan koalisinya tak substantif.

“Selama ini juga kan jarang sekali kita mendengar alternatif kebijakan yang dihasilkan. Akhirnya kita bisa lihat bagaimana elektabilitas Pak Jokowi menguat dan Pak Prabowo menurun,” ujarnya.

Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, Senin (8/10/2018), juga mengatakan hal yang sama. Dia meminta Gerindra membuktikan ucapan tersebut.

“Jangan-jangan itu hanya asumsi sendiri yang salah,” sebut Daniel.

Bagi Daniel, tak masalah jika pidato Prabowo keras. Namun, dia menyebut Prabowo harus mengacu pada data jika menyampaikan kritik atau masukan.

“Kami pun tidak masalah terhadap hal-hal yang didasarkan oleh data dan fakta, yang penting bukan fitnah dan menyesatkan masyarakat atas fakta yang ada,” tegas anggota DPR itu.

Ucapan lebih keras datang dari Ketua DPP Haura, Inas Nasrullah Zubir. Dia menilai Prabowo memang kerap pidato berapi-api namun isinya tidak karuan.

“Lha… Prabowo kan ngemengnya (bicaranya) berapi-api, tapi isinya hoax, itu mah bukan keras tapi ngawur, isinya kadang malahan ngalor-ngidul (melantur, red) nggak karuan, mangkanya (makanya, red) hasil survei nggak nambah-nambah,” kata Inas lewat pesan singkat, Minggu (7/10/2018) malam.

Menurutnya, pidato keras mengkritik pemerintah adalah hal yang dibolehkan. Namun, Inas menekankan kritik yang disampaikan tetap harus berbasis data.

“Lha iyalah. Mosok (masak) capres selama ini ngomongnya ngalor-ngidul (melantur, red) melulu,” ujarnya.

“Lebih parah lagi Prabowo selalu bilang ada yang mencuri kekayaan kita, siapa? Tunjuk hidung dong! Atau takut telunjuknya menunjuk hidung sendiri ya?” sambung Inas.

Sebelumnya, saat acara tasyakur Ponpes di Jalan Sukabumi – Cianjur KM 10 Sukalarang, Minggu (7/10/2018) kemarin, Prabowo mengaku mendapat tudingan negatif ketika dirinya memantapkan diri untuk maju di Pilpres 2019. Bahkan ada yang memintanya tidak terlalu lantang dalam berpidato.

“Saya ini dapat tudingan macam-macam, ada yang bilang saya haus kekuasaan. Ada yang bilang ini dan itu, ada yang sengaja datang ke saya memberi saran pak Prabowo kalau pidato jangan keras-keras, dan dia orang baik dia pendukung saya jadi saya bicara itu yang sejuk, pelan-pelan,” katanhya.

Capres nomor urut dua ini tidak mendengarkan saran tersebut. Ia tetap akan lantang dalam menyuarakan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

“Tapi saya tidak bisa tinggal diam, ketika masih ada rakyat yang kelaparan sementara di Jakarta sana segelintir orang mencuri kekayaan kita, rakyat Indonesia dianggap bodoh semua. Orang-orang yang sudah mencuri uang rakyat dengan uang hasil curiannya itu mereka sudah menguasai televisi, mereka menguasai surat kabar dan mungkin pidato ini tidak keluar, enggak ada urusan saya, saya akan bicara apa adanya saja,” tegasnya. (jar/dtc/tn)

Baca juga: http://radarpagi.com/aparat-kelurahan-pekojan-bongkar-lima-bangunan-liar/

News Feed