oleh

Jokowi: Indonesia Butuh Banyak Pengusaha Wanita

-Ekonomi-523 views

 

Padang, Radar Pagi – Presiden Jokowi melihat perempuan pengusaha lebih gigih, lebih ulet, lebih teliti dibandingkan pengusaha laki-laki.

“Ini sebetulnya modal besar bagi seorang pengusaha untuk sukses. Tangguh, ulet, gigih, teliti, dan hitungan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Rakernas IWAPI) XXVIII, di Hotel Grand Inna, Padang, Sumatra Barat, Senin (8/10/2018) sore.

Oleh sebab itu, Jokowi percaya Indonesia membutuhkan makin banyak perempuan-perempuan pengusaha kalau ingin ekonomi kita maju.

Jokowi pun sependapat dengan Ketua IWAPI Nita Yudi, bahwa 49 persen pengusaha perempuan bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan dia menilai UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi kita yang merupakan terbesar di Asia Tenggara.

“Saya ingin menyampaikan bahwa banyak sekali dari UMKM kita yang dimiliki dan dijalankan oleh perempuan. Artinya, kalau perempuan pengusaha di Indonesia  ini semakin maju berarti ekonomi Indonesia juga akan semakin maju,” tutur Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, dalam menghadapi persaingan ekonomi ke depan Indonesia membutuhkan makin banyak pengusaha, pengusaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan, pengusaha yang tidak hanya kuat usahanya di pasar dalam negeri tapi juga kuat untuk pasar-pasar ekspor.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak kepada anggota IWAPI agar berani mengarahkan produk-produknya ke pasar ekspor.

“Enggak usah ragu, karena pasar itu ada segmentasi yang beda-beda, ada segmentasi atas, ada segmentasi tengah, ada segmentasi bawah, ada macam-macam,” terang Presiden seraya mencontohkan, seperti garmen ada yang untuk kelas atas, kelas tengah, ada kelas bawah.

Pembukaan Rakernas IWAPI ini ditandai dengan pemukulan gendang tabuik oleh Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri PPPA Yohana Yembise, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayinto, dan Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi. (Yandrilla)

Baca juga: http://radarpagi.com/agar-demokrasi-berintegritas-jimly-usul-etika-pejabat-publik-dibikin-lebih-konkret/

 

News Feed