oleh

4 Tahun Jokowi-JK: Cari Kerja Sulit, Daya Beli Rendah, Bener Gak Sih?

-Utama-107 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Pada Sabtu, 20 Oktober 2018, besok pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla genap berusia 4 tahun. Apa saja yang telah dicapai?

Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, penyerapan tenaga kerja terbilang masih rendah. Akibatnya, daya beli masyarakat pun rendah.

“Lapangan kerja sulit akibatnya daya beli rendah,” cuit Dahnil lewat akun Twitternya, Kamis (18/10/2018).

Sementara proyek infrastruktur yang digalakkan Jokowi ternyata gagal menyerap tenaga kerja dalam negeri.  

Selain itu, kata Dahnil, pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun selalu di bawah 6 persen, itu terbilang rendah.

“Pertumbuhan ekonomi yang rendah di bawah target pemerintah dan jauh dari realisasi janji 7 persen yang digadang-gadang ketika kampanye dulu oleh petahana, berdampak masif terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia,” katanya.

Semua itu diperparah dengan kebijakan impor barang yang tinggi sehingga turut mengakibatkan rupiah merosot tajam. Dampaknya banyak pelaku usaha gulung tikar dan melakukan PHK.

Sementara Anggota Banggar DPR, Sukamta, mengingatkan hanya tersisa waktu 1 tahun bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya.

“Masih banyak PR,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).

Beberapa hal yang patut dijadikan evaluasi, kata Sukamta, di antaranya nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp 15.000 per dollar Amerika, peningkatan harga BBM yang berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok.

“Lalu soal impor besar-besaran dan pembangunan yang mengandalkan utang luar negeri,” katanya.

Sukamta mengungkit janji Jokowi dulu untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga 3 kali lipat jika pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Keduanya, baik angka pertumbuhan ekonomi atau anggaran pertahanannya, sampai saat ini belum terealisasi.

Namun Sukamta memuji kebijakan Jokowi-JK yang konsisten memenuhi janji untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Kebijakan pemerintah untuk membantu pengungsi Roghingya juga dinilai positif.

“Menurut saya ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Sukamta.

Sedangkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, beberapa waktu lalu menilai, terdapat beberapa program pemerintah yang belum terealisasi. Pertama, target 10 juta tenaga kerja selama lima tahun masa pemerintahan yang belum terealisasi.

“Kedua adalah Jokowi berharap Rp10 ribu/per dollar tetapi sekarang bukan mendekati tetapi makin menjauh. Yang harus dikritik adalah Pak Jokowi-JK berjanji menaikan honor, tenaga kerja honorer menjadi PNS sekarang jauh, bahkan mereka makin susah itu keluhannya,” kata Muzani.

Kritik ketiga menyasar pada bidang hukum. Menurut Muzani, kasus korupsi bukan semakin berkurang tetapi bertambah. Ini dibuktikan dengan kasus tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penyelenggara negara.

“Harusnya ditekankan pada pencegahan, bukan pada penangkapannya,” ujar Muzani.

Bergerak ke sisi politik, pemerintahan dianggap Muzani begitu ‘kasar’ dalam urusan partai politik.

Pada tahun pertama dan kedua kekuasaan, pemerintahan Jokowi-JK memaksa partai untuk mendukung setiap kebijakan yang dilakukan. Baru pada tahun ke empat jelang Pilpres ini, lanjut Muzani, pemerintahan tampak ‘smooth’ dalam mendekati partai.

“Pembelahan pada parpol makin kasar, tambah kasar, pembelahan parpol untuk memaksa satu parpol mendukung kebijakan pemeritah atau koalisi dilakukan dengan kasat mata, gitu lho. Sekarang makin smooth kan sudah tahun ke empat,” tambah dia.

Pengamat politik dari Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, kepemimpinan Presiden RI Joko Widodod (Jokowi) dinilai berhasil. Salah satunya, pembangunan jalan tol di luar pulau Jawa dengan anggaran mencapai Rp12,5 triliun.

“Infrastruktur di era Jokowi mendapat nilai positif dan menghasilkan nilai kepuasan publik cukup besar,” ujar Pangi di Jakarta, Kamis (18/10/2018).

Namun, ada beberapa kinerja Jokowi yang belum diselesaikan sampai saat ini. Ia menyebut, kasus hak asasi manusia (HAM) yang menjadi salah satu janji kampanye Jokowi-JK pada 2014. Ada kasus Semanggi, Trisakti, Talangsari, dan Tanjung Priok. Jangan sampai dibiarkan tidak jelas begitu saja,” ujarnya.

Selain itu, ia menambahkan pemberantasan korupsi masih rendah seperti kasus Novel Baswedan. “Kasus Novel tak kunjung terungkap. Bisa dianggap tebang pilih,” katanya.

PDIP Puji Kepemimpinan Jokowi-JK

Di tempat terpisah, PDIP memuji kinerja pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama ini. Dalam diskusi bertajuk ‘4 Tahun Jokowi: Catatan Sukses dan Pekerjaan Tersisa’ di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018) kemarin, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari menilai banyak perubahan positif ditorehkan Jokowi-JK, khususnya di bidang infrastruktur.

“Buktinya ada pembangunan infrastruktur hingga gebrakan-gebrakan signifikan untuk kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa,” katanya.

Menurut Eva, infrastruktur yang dibangun dari wilayah kota hingga pelosok tidak hanya bisa digunakan masyarakat, tapi juga menambah nilai investasi.Hal itu membuat tingkat kepuasan publik meningkat.

“Investment grade kita naik sehingga capital in flow kita naik, tingkat kepercayaan masyarakat naik,”katanya.

Jokowi juga dinilai telah melakukan sejumlah pencapaian seperti pembangunan infrastruktur yang sangat masif, menurunkan angka kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik, dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sehat, serta BPJS Kesehatan.    

Direktur Rumah Mediasi Indonesia, M. Rida Saleh, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, Jokowi-JK sukses
mengalirkan dana desa untuk membangun daerah tertinggal.

Selain dana desa, kata Rida, ada sekitar 7.000 embung, dan macam-macam program desa lainnya yang telah dibangun selama 4 tahun terakhir.

“Adapun total dana yang sudah digelontorkan, yakni senilai Rp 180 triliun. Dan sejak 2015, sudah 121.000 km jalan desa yang dibangun,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Sementara pengamat kebijakan publik dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mickael B Hoelman, mengatakan pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan selama empat tahun mereka menjabat.

“Pak Jokowi pemerintahannya berhasil mengelola pengurangan kemiskinan. Hingga turun di bawah dua digit. Saya kira siapapun pemerintahan ke depan, mereka mengelola negara dengan warisan ini akan menjadi lebih mudah,” ujar Mickael, beberapa saat lalu. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018 menunjukkan bahwa angka kemiskinan adalah 9,82 persen atau 25,95 juta orang. Angka itu terendah sejak Indonesia merdeka.

Selain itu, Mickael menyampaikan, Jokowi berhasil menurunkan rasio gini atau derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk ke angka 0,389 pada 2018.

Mickael berpandangan bila saja Prabowo Subianto berhasil menjadi presiden dalam Pilpres 2019, maka dia akan diwarisi permasalahan ekonomi yang lebih mudah dihadapi, karena sebagian permasalahan telah diselesaikan Jokowi.

Sedangkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa, mengatakan bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi yang berdampak bagi kesejahteraan petani menjelang empat tahun pemerintahan Jokowi dan JK. 

Bahkan peningkatan produksi pertanian saat ini diklaim yang paling tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Peningkatan produksi pertanian sebagai dasar mewujudkan ketahanan pangan menunjukan progres yang sangat signifikan. Bahkan pertambahan penduduk yang cukup besar tidak membuat ketahanan pangan kendor, yang terjadi malah produksi padi dan jagung meningkat. Begitupun komoditas strategis lainnya,” ujar Kariyasa dalam keterangan tertulisnya, beberaapa saat lalu.

Dia juga berpendapat kinerja sektor pertanian era Jokowi-JK juga menghasilkan peningkatan ekspor dan investasi pertanian. 

Kariyasa menyebut ekspor pertanian pada 2017 mencapai Rp 441 triliun, naik 24% dibandingkan 2016 yang hanya Rp 355 triliun. Sementara investasi pertanian mencapai Rp 45,90 triliun pada 2017, atau naik 14% per tahun dari 2013 hingga 2017.

“Di tengah lesunya ekspor Indonesia, justru volume dan nilai ekspor sektor pertanian meningkat dan Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan produk pertanian. Begitupun pertumbuhan investasi pertanian. Ini menjadi catatan penting dalam sejarah,” jelas Kariyasa. (tim)

News Feed