oleh

Ma’ruf Amin Bilang Penyelesaian Kasus HAM di Era Jokowi Lebih Baik, Komnas HAM dan Kontras Bilang Sebaliknya

-Nasional-91 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Cawapres nomor urut 01, Kiai Ma’ruf Amin, melihat penuntasan kasus HAM pada era pemerintahan Presiden Jokowi lebih baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

“Di zaman Pak Jokowi kasus-kasus HAM justru memperoleh perhatian yang sebelumnya belum,” ujar Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada Festival Nasyid Nusantara di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10/2018).

Ma’ruf yakin, jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden, penuntasan kasus pelanggaran HAM bakal lebih optimal.

“Masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Pak Jokowi yang kedua akan lebih optimal,” tutur Ma’ruf.

Selain soal kasus HAM, Ma’ruf juga menyinggung tentang komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Ma’ruf, pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diperbaiki. 

“Apalagi kasus korupsi, banyak sekali sekarang. Yang terkena OTT, terkena apa. Banyak kasus justru pada zaman Pak Jokowi ini mungkin karena belum optimal ya, tentu saja ya. Masih banyak yang perlu dibenahi. Saya yakin periode Jokowi ke-2 akan lebih optimal,” terang Ma’ruf.

Di bidang ekonomi, menurut Ma’ruf, kesenjangan di tanah air dapat dikurangi melalui pemberdayaan ekonomi di tataran masyarakat. Ma’ruf menilai saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dapat mengikis kesenjangan tersebut secara perlahan.

Melalui pemberdayaan ekonomi umat, ekonomi rakyat, melaksanakan dan mengimplementasikan kesejahteraan sosial sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Ma’ruf.

“Apa yang sudah ada tonggak milestone yang sudah diletakan pak Jokowi kita berikan nilai tambah supaya nanti menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat,” tambah Ma’ruf.

Komnas HAM sebelumnya memberi catatan merah terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi, seperti Kasus yang diserahkan di antaranya, peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985.

Lalu peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsan tahun 1989, peristiwa kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Kemudian kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan kasus Rumah Gedong.

Nilai merah untuk kasus yang HAM berat. Itu yang paling parah sama sekali tidak ada pergerakan, nggak ada kemajuan,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018) kemarin.

Senada dengan Komnas HAM, KontraS menilai pemerintahan Jokowi tak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Itu karena pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

“Isu HAM dikalahkan dengan ambisi pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur,” tutur Koordinator KontraS Yati Andriyani, di Kantor KontraS, Jl. Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018) kemarin.

Yati menuturkan, dalam Nawacita, program HAM yang dipenuhi sebagian komitmennya terjadi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun enam janji HAM Jokowi – JK yang gagal dipenuhi antara lain memberikan perlindungan hukum, mengawasi pelaksanaan penegakan hukum, khususnya terkait dengan anak, perempuan, dan kelompok termarjinalkan.

Sedangkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama empat tahun menjabat, Presiden Joko Widodo belum melakukan langkah signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

“Khusus untuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Jadi dengan begitu banyak dinamika antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, bolak-balik dengan berkas yang tidak ada kemajuan sama sekali,” ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018) silam.

Sementara Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan banyak pelanggar HAM di sekeliling presiden Jokowi. Dia juga menyebut para pelanggar HAM itu menyetir pemerintahan saat ini.

Dahnil Anzar juga kembali membahas soal persekusi dan kekerasan yang sempat terjadi pada Novel Baswedan.

“Sy sedih para pelanggar HAM sekarang ada disekeliling Pak Jokowi dan menyetir pemerintahan, ditambah pelanggaran HAM baru persekusi, kekerasan terhdp Novel, dll,” cuitnya dalam akun twitter. (jar)

Baca juga: http://radarpagi.com/sstt-sekarang-jokowi-punya-tongkat-kyai/

 

 

News Feed