oleh

Serah Terima Kepengurusan Ditunda, Warga Graha Cempaka Mas Audiensi dengan Pemkot Jakpus

-Jabodetabek-571 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Warga Rusun (Apartemen) Graha Cempaka Mas (GCM) akan melakukan audiensi dengan pihak Wali Kota Jakarta Pusat, membahas tindak lanjut polemik antara penghuni rusun dengan pengembang.  

Audiensi digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jl. Tanah Abang 1 No. 1, Petojo Selatan,  Gambir,  Senin (22/10/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

Menurut salah seorang penghuni rusun, Mayjend (Purn) Saurip Kadi, acara hari ini seharusnya berupa Serah Terima Kepengurusan P3SRS di Apartemen Graha Cempaka Mas, sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta. Namun entah kenapa, serah tiba kepengurusan tiba-tiba ditunda dan dirubah menjadi audiensi.

Padahal serah terima kepengurusan rusun dari pengurus lama bentukan pengembang kepada pengurus baru pilihan warga rusun ini, kata Saurip, sangat penting artinya karena menandakan penghuni rusun sudah merdeka dari penindasan oknum pengembang selama 5 tahun terakhir.

Menurut Saurip, polemik di Rusun Graha Cempaka Mas bisa menjadi barometer penegakan hukum dan keadilan serta Kamtibmas.

“Rusun GCM adalah barometer penegakan hukum dan keadilan dan juga Kamtibmas, karena kami hanya 4 km dari istana negara,” katanya.

Tak terbayangkan sebuah penindasan bisa terjadi di lokasi yang hanya berjarak 4 km dari pusat pemerintahan, dan selama bertahun-tahun sang penindas bisa bebas menjalankan aksinya karena dilindungi oknum aparat.

“Di teras rumah kami sendiri,  pernah terjadi vandalisme dan Capital Terrorism oleh kekuatan pengembang papan atas yang dilindungi oknum aparat,” kata Saurip.

Seperti diketahui, masalah kepengurusan Apartemen dan Rusun GCM telah berlangsung selama bertahun-tahun. Terdapat dua kepengurusan PPRS yang mengklaim sama-sama sah dan dipilih warga.

Pada tanggal 22 Desember 1999 terbentuk PPRS GCM yang disahkan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta no. 1029/2000, tanggal 10 Mei. Berdasarkan SK Gubernur tersebut telah terbentuk pengurus PPRS dengan periode 5 Februari 2012 hingga 5 Februari 2015 dengan Ketua Agus Iskandar.

Ternyata pembentukan pengurus PPRS ini mendapat tentangan dari pihak lain. Kemudian terbentuklah PPRS tandingan besutan Saurip Kadi dan Palmer Situmorang berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa (RULB). (jar)

Baca juga: http://radarpagi.com/kpk-bahas-monitoring-dan-evaluasi-rencana-aksi-pemerintah-kabupaten-intan-jaya/

 

News Feed