oleh

Ini Alasan Bawaslu DKI Tidak Beri Sanksi Pelanggaran Videotron Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin

-Nasional-424 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Bawaslu DKI menolak permintaan Sahroni, pelapor temuan pelanggaran pemasangan videotron kampanye untuk memberikan sanksi kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin terkait penayangan videtron kampanye mereka.

Keputusan itu dibacakan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di kantor  Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Agung 3 Nomor 5, Sunter, Jakarta Utara, pada Jumat (26/10/2018) pagi. Sidang dihadiri oleh majelis, Mahyudin, Siti Rakhman, Puadi, Siti Khofifah, dan Burhanuddin.

Bawaslu hanya memerintahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta untuk meminta pengusaha pemilik videotron segera menghentikan penayangannya.

Bawaslu juga menolak permintaan pelapor agar pasangan calon nomor urut 01(Jokowi-Ma’ruf Amin) meminta maaf secara tertulis kepada pasangan calon nomor dua (Prabowo-Sandiaga).

“Kami sudah memerintahkan kepada Dinas Penanaman Modal, bisa jadi lewat surat agar penayangan di tempat terlarang itu tidak ditayangkan di situ,” ujar Anggota Bawaslu DKI, Puadi, di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Temuan pelanggaran kampanye bermula ketika seorang warga bernama Sahroni, pada 28-30 September dan 2 Oktober 2018, melihat penayangan alat peraga kampanye dalam bentuk videotron pada beberapa ruas jalan di ibu kota, antara lain di depan Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jalan Kramat Raya,  Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Trunojoyo.

Videotron tersebut berisikan gambar foto diri capres dan cawapres 01 serta slogan kampanye, yaitu “Bersih-Merakyat-Kerja Nyata”. Sahroni kemudian melaporkan temuannya ke Bawaslu DKI.

Menanggapi putusan Bawaslu DKI, Sahroni selaku pelapor temuan pelanggaran videotron kampanye, merasa tidak puas, karena majelis sidang hanya menyatakan laporannya masuk dalam kategori pelanggaran administrasi pemilu.

Menurut Sahroni, temuan pelanggaran kampanye seharusnya diusut sampai tuntas. “Ketika adanya pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran, maka yang menjadi kewajiban dari Bawaslu menelusuri sampai kepada hal-hal yang secara rinci, secara tuntas,” ujar Sahroni, di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Dia menilai, majelis sidang tidak memutuskan siapa yang bertanggungjawab terhadap pemasangan videotron kampanye itu. Majelis sidang hanya menyatakan ada pelanggaran administrasi pemilu.

“Pasangan calon atau peserta Pemilu yang bertanggung jawab (atas pemasangan videotron) ini siapa? Pasangan nomor urut 01 itulah yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan pemasangan iklan Jokowi-Ma’ruf dalam Videotron di sejumlah tempat di Jakarta Pusat bukan dilakukan oleh tim kampanye. Iklan tersebut dipasangan oleh pihak ketiga yakni pemilik bilbord yang sedang penjajakan kerjasama dengan TKN.

“Ada pihak ketiga, pemilik bilboard kontraktor. Dia ingin memgajukan penawaran kepada TKN untuk menjadi kontraktornya pemasangan iklan di bilboard pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya di Jakarta, Jumat, (26/10/2018).

Videotron kampanye tersebut, menurut Arsul, dipasang tanpa sepengetahuan TKN oleh pemilik bilboard sebagai promosi atau service agar TKN mau menjalin kerjasama.  

“Kita belum deal, harga juga belum sepakat, kapan dipasangnya juga belum kita spakati, tetapi kan biasa orang bisnis supaya kitanya benar-benar sama dia sama mereka, ya udahlah kasih service dululah. Itu yang terjadi sebenarnya seperti itu, kasih servicelah, percobaan,” kata Arsul.

Menurutnya dalam memasang iklan ada mekanisme yang harus ditempuh terlebih dahulu agar tidak terjadi pelanggaran kampanye. Karena itu dia mengaku kaget dengan iklan tersebut, karena isinya memang belum ditinjau oleh TKN.

“Makanya tidak heran dalam putusan Bawaslu yang dihukum kan bukan TKN dan TKD Jokowi-Maruf Amin, karena memang bukan kita yang masang,” katanya. (safrizal)

   

News Feed