oleh

Sebut Menteri Susi Tetap Urus Nelayan Bila Prabowo-Sandi Menang, PSI Nilai Sandiaga Cuma Numpang Popularitas

-Nasional-172 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno secara tersirat menyatakan keinginannya untuk menugaskan Susi Pudjiastuti mengurusi nelayan jika Prabowo-Sandi menang di Pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Sandiaga cuma numpang popularitas.

“Pak Sandi pengen nebeng popularitas Bu Susi,” kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, di Jakarta, beberapa saat lalu.

Menurut Antoni, rakyat sudah cerdas untuk mengetahui bahwa kinerja Sandiaga ketika masih menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta tidak baik. Hal itu berbeda jauh dengan kinerja Susi yang sangat baik.

“Rakyat tahu bagaimana integritas Bu Susi. Jauhlah dibanding Pak Sandi. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi kita kembali hasil laut kita, dan itu karena kerja keras Bu Susi. Pak Sandi, OK OC nggak beres. DP 0% bukan untuk orang miskin seperti yang dia janjikan,” katanya.

Sebelumnya, saat bertemu dengan para nelayan Tegal, Jawa Tengah, Sandiaga mengkritik kebijakan perizinan untuk kapal-kapal nelayan yang akan melaut. Kebijakan itu dianggapnya mempersulit kaum nelayan. Namun politikus PSI lainnya Rizal Calvary, juga menyebut Sandiaga bukanlah pembela nelayan kecil, melainkan membela pengusaha kakap karena meributkan perizinan untuk kapal-kapal nelayan besar.

“Justru yang diperjuangkan Mas Sandi sebenarnya bukan nelayan kecil. Melainkan izin kapal-kapal besar punya pengusaha kakap. Mungkin izin kapal punya teman-teman beliau. Sesama pengusaha kakap,” ujar Rizal Calvary, di Jakarta, Jumat (26/10/2018) silam.

Rizal mengatakan, sesuai Undang-undang Perikanan, kapal nelayan yang perizinannya harus diurus di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pusat harus memiliki berat di atas 30 GT (gross tonnage), dan kapal sebesar itu hanya dimiliki oleh pengusaha ikan kelas kakap.

“Dengan di atas 30 GT itu, penghasilan pengusahan dari kapal itu di atas Rp 10 miliar per tahun. Jadi tidak termasuk nelayan kecil,” kata Rizal.

UU Perikanan yang ditegakan di era Menteri Susi, kata Rizal, justru bertujuan untuk melindungi nelayan-nelayan kecil dari persaingan tidak sehat dan monopoli kapal-kapal pengusaha kakap.

“Kalau ini yang Mas Sandy maksud, maka sebenarnya beliau mau memberangus nelayan-nelayan kecil. Latar belakang dibuat UU Perikanan ini dulunya muncul dari keprihatinan bahwa nelayan kecil susah melaut sebab ikan yang dekat-dekat sudah habis ditangkap kapal-kapal pengusaha kakap,” katanya.

Sebab itu, kata dia, tidak benar bila pemerintah mempersulit nelayan kecil. “Sesuai UU Perikanan, nelayan kecil itu untuk kapal di bawah 10 GT. Dan, izinnya cukup di (KKP) provinsi,” katanya.

Menteri Susi juga sempat mengkritik pernyataan Sandiaga saat melakukan safari kampanye ke nelayan Indramayu dan menampung keluhan nelayan terkait izin kapal.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak melayar karena birokrasi.

Padahal, kata Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage dan tidak membutuhkan perizinan resmi, namun hanya wajib lapor.

“Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik,” kata Susi, Rabu (17/10/2018) silam.

Susi menyatakan, pihaknya pada 7 November tahun 2014, telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli.

Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Bila syarat administrasi tersebut tidak dipenuhi, maka KKP dapat mencabut surat-surat izin tersebut.

Susi menegaskan, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal berbobot 30 GT yang sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum. Apalagi pemilik kapal ukuran besar masih kerap melakukan pemalsuan laporan hasil tangkap dan menurunkan pendapatan pajak negara dalam sektor perikanan.

Sementara untuk kapal kapasitas 10 GT – 30 GT, administrasi perizinan diurus dalam tingkat provinsi. (gunawan)

 

 

 

 

 

News Feed