oleh

Tuti Dipancung, Amnesty International Minta Jokowi Panggil Dubes Arab Saudi, Berani Nggak?

-Nasional-156 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Presiden Jokowi memanggil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia dan melayangkan protes karena telah mengeksekusi pekerja migran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati, tanpa pemberitahuan resmi.

“Presiden Joko Widodo punya kewenangan untuk memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes resmi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulisnya, Rabu (31/10/2018).

Menurut Usman, Arab Saudi telah berulangkali menciderai etika diplomasi antara kedua negara yang seharusnya mengedepankan penghargaan atas hak asasi manusia.

Hukuman mati yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia tersebut, kata Usman, jelas melanggar hak untuk hidup yang dijamin Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konsvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Namun Usman juga meminta agar pemerintah Indonesia melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia sebagai langkah awal penghapusan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan. Sebab tidak logis bila Indonesia meminta negara lain untuk membebaskan warga negaranya dari hukuman mati, sementara di dalam negeri sendiri masih memberlakukan hukuman tersebut.

Menurut Usman, penghapusan hukuman mati bisa memudahkan diplomasi Indonesia di luar negeri untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati.

Di tempat terpisah,  Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari merasa prihatin dengan sikap pemerintah Saudi yang mengeksekusi Tuti tanpa pemberitahuan atau notifikasi.

“Eksekusi tanpa notifikasi menjadi yang kesekian kalinya. Kita minta pemerintah segera memanggil Dubes Saudi dan kita layangkan protes kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi,” kata Kharis dalam siaran persnya, Rabu (31/10/2018).

Eksekusi Tuty menjadi sebuah ironi karena Jokowi baru bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin, 22 Oktober lalu, untuk membahas soal perlindungan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

“Ini diplomasi apa? Harus ada langkah serius Kemenlu untuk memastikan notifikasi itu jadi kewajiban” ujar Kharis.

Dia pun meminta pemerintah Indonesia agar segera membentuk perjanjian terkait kewajiban notifikasi kekonsuleran atau Mandatory Consular Notification (MCN) terkait eksekusi mati.

“Dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran memang tidak diwajibkan. Negara-negara termasuk Saudi memberi notifikasi kepada perwakilan negara asing terkait pelaksanaan hukuman mati pada salah satu warganya, namun perjanjian bilateral bisa dilakukan,” katanya.

Di tempat terpisah, Jokowi mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah bertemu dengan Menlu Arab Saudi dan sudah memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Mohammed Al-Shuaibi untuk menyampaikan protes karena tidak adanya notifikasi.

“Kita sudah menelepon menteri luar negeri Arab Saudi untuk protes soal eksekusi itu. Saat ke sini minggu lalu, saya sampaikan ke Menlu Arab soal ini, juga perlindungan TKI di Arab Saudi,” ujar Jokowi di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

“Kemudian juga Kementerian Luar Negeri saya perintahkan untuk memberi fasilitas bagi keluarga Ibu Tuti Tursilowati untuk ke sana sebanyak tiga kali, sudah,” sambungnya.

Jokowi mengaku sudah menyampaikan soal ketiadaan notifikasi ekesekusi mati tersebut langsung kepada Sri Baginda Raja Salman, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud serta Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir berk ali-kali.

“Saya ulang-ulang terus, jangan dipikir kita ini tidak melakukan upaya politik. Menteri luar negeri juga sama. Kedutaan tiap hari lakukan hal yang sama,” ujarnya. (jar)

News Feed