oleh

Wakil Ketuanya Jadi Tersangka KPK, DPR Diminta Berbenah

-Nasional-161 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Taufik Kurniawan, sebagai tersangka dugaan suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.

Saat itu terdapat rencana alokasi DAK senilai sekitar Rp100 millar. Diduga komisi untuk pengurusan anggaran DAK ini di DPR adalah 5 persen dari total anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Kebumen.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen kemudian mendapat persetujuan alokasi DAK tambahan Rp93,37 miliar dari Rp100 miliar yang diajukan. Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di sana.

Taufiq yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini diduga menerima aliran Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen Muhamad Yahya Fuad atas jasanya memuluskan persetujuan alokasi DAK tersebut.

“Wakil Ketua DPR RI periode tahun 2014-2019 diduga menerima hadiah atau janji,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konfrensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/10/2018) kemarin.

Selain Taufiq, ada beberapa wakil rakyat lainnya di DPR RI yang juga didekati oleh Bupati Kebumen. Namun KPK belum merilis nama-nama mereka.

Harta Taufiq memang bertambah pesat dalam kurun beberapa tahun terakhir. Laporan LHKPN pada 4 November 2014 silam, Taufik melaporkan harta Rp 4.005.535.000 dan 5.000 dolar AS. Harta ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan laporan pada periode Juli 2010 yaitu Rp. 2.139.864.309.

Dari harta itu, Taufik yang juga Wakil Ketua Umum PAN ini memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Kota Semarang, Jawa Tengah, tiga unit mobil dan harta lain berupa logam mulia. Dan Taufik tercatat tidak memiliki utang.

Sejak KPK berdiri, Taufik menjadi pimpinan DPR RI ke-2 serta anggota DPR RI ke-75 yang menjadi tersangka korupsi.

Anggota Komisi III DPR RI, Asrul Sani, merasa prihatin dengan kasus yang menjerat koleganya itu. Dia menilai DPR RI harus introspeksi diri karena di tahun ini saja dua orang pimpinan lembaga legislatif tersebut terjerat dugaan kasus hukum.

“Semakin banyak anggota DPR RI yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK,” kata Asrul di Jakarta, beberapa saat lalu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan DPR RI harus melakukan pembenahan di internal lembaga, untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dia berharap tidak ada lagi anggota DPR RI yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh KPK.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui bahwa Taufik jarang ke DPR belakangan ini. Bahkan, sesama pimpinan DPR mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Taufik.

“Kami punya grup (WhatsApp) pimpinan. Beliau juga tidak komentar,” ujar Fahri Hamzah.

Dia mengatakan bahwa pimpinan DPR tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pimpinan akan berusaha menemui Taufik terlebih dahulu, untuk mendengar penjelasan tentang kasus korupsi yang membelitnya.

“Status dia sebagai pimpinan DPR tidak gugur dengan penetapannya sebagai tersangka (oleh KPK),” ujarnya.

Fahri menjelaskan, ada empat mekanisme pergantian pimpinan DPR. Pertama, pimpinan meninggal dunia. Kedua, bila negara dalam perspektif hukum memanggilnya, biasanya diidentikkan dengan status hukum terpidana atau terdakwa. Ketiga, bila secara etik DPR menghukumnya. Keempat, bila pimpinan DPR tersebut mengundurkan diri.

“Jadi, terbukti atau tidak terbukti, nanti dibuktikan di pengadilan,” katanya.

Selain Taufik, KPK juga menetapkan mantan Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo sebagai tersangka suap. Cipto diduga menerima suap sebesar Rp50 juta terkait pengesahan atau pembahasan APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2015-2016. (safrizal)

News Feed