oleh

Tahun Depan Pemerintah Alokasikan Rp 3 Triliun untuk Dana Kelurahan

-Ekonomi-135 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk mengalokasikan Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun pada 2019 mendatang.

“Untuk mekanisme penyalurannya kepada para kelurahan adalah melalui DAU (Dana Alokasi Umum),” kata Menkeu di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

Menurut Sri, pemerintah akan membagi kelurahan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang sudah baik, kelompok yang masih sedang, dan kelompok yang tertinggal.

Instruksi Presiden Jokowi, ungkap Sri, seluruh Dana Kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana dan juga dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan seperti cash for work seperti Dana Desa.

“Hanya pengalokasiannya karena menggunakan dan melalui DAU kita akan melakukan bersama dengan Menteri Dalam Negeri di dalam pengaturan penggunaan dari Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun untuk sekitar 8.122 kelurahan di Indonesia,” jelas Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan, jelas Sri Mulyani, juga menggunakan mekanisme bahwa Dana Kelurahan ini tidak menjadi pengganti dari anggaran kelurahan yang seharusnya sudah dialokasikan oleh kabupaten dan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di tempat yang sama, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Sandjojo membantah anggapan pengalokasian Dana Kelurahan akan mengurangi alokasi APBN 2019 untuk Dana Desa.

Ia menjelaskan, dalam APBN 2019 anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau naik Rp10 triliun dibanding tahun 2018. Sedangkan Dana Kelurahan yang mulai dibagikan tahun 2019 keseluruhannya mencapai Rp3 triliun, di luar Dana Desa Rp70 triliun.

“Jadi, Dana Desa tidak turun, tetap naik,” kata Eko.

Mengenai penyaluran Dana Kelurahan, menurut Eko, tidak dilakukan melalui Kementerian Desa PDTT tetapi melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Eko Sandjojo mengemukakan, jika pada tahun-tahun awal ini Dana Desa lebih banyak digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di tingkat pedesaan, maka mulai 2019 mendatang, pemerintah akan mengarahkan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

“Kita bersama World Bank melakukan pendampingan melalui program inovasi desa sehingga masyarakat kita kumpulkan untuk supaya inovasinya keluar, bagaimana memanfaatkan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi,” jelas Menteri Desa PDTT.

Sejauh ini, lanjut Menteri Desa, sudah ada 30.000 inovasi yang bisa di-share ke desa-desa lainnya. Namun Menteri Desa PDTT mengingatkan, prinsipnya desa punya kebebasan, pemerintah pusat cuma memberikan menunya saja.

“Jadi supaya tidak seperti tahun pertama menunya belum ada, jadi Dana Desa dipakai untuk mengecat pagar, mengecat kantor. Nah, sekarang dengan adanya menunya kita tentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan mereka bebas untuk menentukan yang ada di dalam menu tersebut,” ujarnya. (heri)

Baca juga: http://radarpagi.com/bekraf-indonesia-tiga-besar-negara-dengan-ekonomi-kreatif-di-dunia/

News Feed