oleh

Eggi Laporkan Grace Natalie, PSI Siap Melawan

-Jabodetabek-116 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Pengacara Eggi Sudjana mewakili kliennya, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), melaporkan Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie terkait pernyataannya yang menolak Perda Keagamaan.  PSI pun balik melawan dengan menyiapkan 10 pengacara.

“Ada 10 lawyer-lah yang mendampingi Ketua Umum,” kata jubir PSI Rian Ernest, beberapa saat lalu.

Rian menegaskan partainya bukanlah anti-agama. Tetapi dia menilai wajar ketika ada pihak yang kemudian menyerang PSI dengan menggunakan isu agama.

Menurut Rian, apa yang disampaikan Grace tidak menyudutkan pihak manapun. PSI, kata Rian, hanya menolak politisasi agama.

“Jadi PSI ingin menolak politisasi agama, dalam kebijakan publik memang ada unsur-unsur agama. Beda banget politik dan agama. Semua agama harus dihormati,” ujar Rian.

Eggi melaporkan Grace ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018) kemarin. Laporan tersebut tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM.

Eggi menyebut ada kesamaan muatan pelanggaran hukum yang dituduhkan ke Grace Natalie dengan kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bahkan Eggi menilai pernyataan Grace lebih parah dibanding Ahok.

“Menurut hemat saya, secara ilmu hukum ini lebih parah dari Ahok,” kata Eggi usai mendampingi kliennya membuat laporan polisi di kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (16/11/2018) kemarin.

Langkah Eggi melaporkan pernyataan Grace Natalie yang menolak perda keagamaan di beberapa daerah dinilai Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhd Abdullah Darraz tidak tepat.

“Apa yang dilakukan Eggy Sudjana itu menampilkan model politisi yang tidak siap dengan perbedaan pendapat,” kata Darraz di Jakarta, Sabtu (17/11/2018).

Menurut Darraz, persoalan ini tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum karena bisa  ditanggapi dengan diskusi dan adu argumen.

“Dengan adanya lontaran penolakan ‘perda agama’ ini harus dijadikan momentum mencerdaskan publik dan menciptakan diskursus publik yang sehat. Bukan malah dikriminalisasi melalui proses hukum,” ungkap Darraz.

Dia menilai perda berbasis agama memang merupakan sebuah “kesalahan penafsiran” atas Pancasila sila Pertama.

“Perda berbasis agama merupakan satu penonjolan identitas keagamaan tertentu yang sangat potensial bermuatan diskriminatif. Kita menyaksikan akhir-akhir ini politik identitas dengan menggunakan identitas agama tertentu telah bangkit dan itu berpotensi memecah belah keutuhan bangsa,” tutur Darraz.

Sementara aktivis Perempuan dan HAM, Tunggal Pawestri, mengaku heran dengan langkah hukum yang diambil Eggy Sudjana. Pasalnya Eggy melaporkan Ketum PSI Grace Natalie ke Bareskrim Polri sebab Grace dianggap sebagai penista agama karena menolak perda yang berdasarkan agama.

“Menurut saya ini lucu banget. Gugat dong pendiri negara ini sekalian yang menolak indonesia jadi negara syariah, ” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu (17/11/2018).

Dia bahkan menyarankan Eggy Sudjana agar membaca dokumen sejarah para pendiri Indonesia.

“Suruh Eggy baca diskusi BPUPKI, itu bisa banyak yang dituntut,” ujar Tunggal.

Tunggal juga menyoroti banyaknya politisi yang menggunakan jalur hukum jelang Pemilu 2019. Ini menunjukkan jika politisi tersebut sebenarnya tidak tahu apa yang dia perjuangkan.

“Banyak politikus yang aneh-aneh kerjanya cuma ngelapor-lapori, karena tidak ada tahu apa yang dia perjuangkan sebetulnya. Mungkin sehari-hari dia mantau siapa lagi yang bisa dilapori ke polisi. Dan sakit kepala kalau enggak ada yang bisa dilapori,” pungkasnya.

Sebelumnya, Grace mengatakan PSI menolak perda berlandaskan agama termasuk Perda Syariah dalam peringatan ulang tahun keempat partainya di ICE BSD, Tangerang, Minggu (11/11). 

Grace berkata partainya tidak akan pernah mendukung perda yang berlandaskan agama, seperti Perda Syariah dan Perda Injil.

“PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda syariah,” ujar Grace.

Sikap itu disebut Grace menjadi satu dari tiga misi yang diusung PSI jika dipercaya duduk di parlemen. Dua misi lain adalah menjaga para pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal dari gangguan politikus hitam, serta menghentikan praktik pemborosan dan kebocoran anggaran di parlemen. (dari berbagai sumber)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

News Feed