oleh

Ini Kebijakan Sektor Perpajakan yang Akan Dikeluarkan Pemerintah

-Ekonomi-480 views

 

Bogor, Radar Pagi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sedang memfinalkan kebijakan untuk berbagai kebijakan sektor perpajakan di dalam menunjang sektor kegiatan investasi dan ekspor.

Salah satu kebijakan yang akan diluncurkan adalah fasilitas pajak tidak langsung untuk bidang Hulu Migas dan pengalihan Participating Interest dan Uplift.

“Itu sedang kita selesaikan bersama-sama dengan Kementerian ESDM,” ujar Sri usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018).

Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah kegiatan ekspor jasa yang bisa mendapatkan fasilitas dari sisi perpajakan insentif dalam bentuk PPN tarif 0%, yaitu 7 (tujuh) jenis jasa baru yang sekarang mendapatkan untuk PPN tarif 0%, yaitu yang selama ini hanya jasa makro.

“Sekarang ini kita masukkan jasa teknologi dan informasi, jasa untuk penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akuntansi pembukuan (jasa audit), jasa perdagangan, jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut dan jasa pengurusan alat transportasi (freight forward),” terang Sri.

Kementerian Keuangan juga menyelesaikan kebijakan agar mereka yang akan meletakkan depositonya di dalam negeri dari hasil ekspor, terutama yang berasal dari sumber daya alam, apabila deposito mereka 1 bulan akan mendapatkan PPh deposito menjadi 10% dari yang semula di atas 15%. Untuk deposito yang 3 bulan, PPh final depositonya adalah 7,5%, dan untuk yang tinggal devisanya dalam waktu lebih dari 6 bulan akan 0%.

“Apabila mereka mengkonversikan ke rupiah akan diberikan insentif lebih besar, yaitu apabila devisa hasil ekspor yang diletakkan dalam deposito rupiah (dalam waktu 1 bulan), maka PPh-nya menjadi hanya 7,5%; apabila 3 bulan dalam bentuk rupiah, makanya PPh-nya hanya 5%; dan apabila 6 bulan ke atas, (PPh) mereka 0%,” papar Sri Mulyani.

Untuk PMK mengenai Penggunaan Nilai Buku dalam rangka Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha, menurut Menkeu, pihaknya juga akan segera selesaikan di dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari perusahaan-perusahaan untuk melakukan merger akuisisi maupun pembentukan holding.

Sedangkan terkait dengan properti, menurut Menkeu, saat ini sedang diselesaikan PMK terutama untuk rumah, apartemen yang selama ini dapatkan kendala karena ada PPnBM yang sangat tinggi dengan menaikkan threshold (batas bawah)-nya dari yang tadinya Rp20 miliar menjadi Rp30 miliar, dan menurunkan PPh pasal 22-nya untuk pembelian hunian tersebut dari 5% menjadi 1%.

“Dengan demikian kita berharap sektor konstruksi akan menjadi meningkat dari segi kegiatan usahanya,” ucap Sri Mulyani.

Untuk bea keluar minerba (mineral dan batu bara), menurut Menkeu, juga akan diselesaikan terutama menyangkut kewajiban untuk membangun pemurnian (smelter).

Adapun untuk beberapa peraturan yang lain, Kementerian Keuangan masih akan terus melakukan koordinasi terutama untuk perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) batubara.

“Ini untuk mengatur berbagai macam perusahaan yang bekerja di industri batubara generasi pertama. Ini sedang akan diselesaikan bersama-sama dengan Menteri ESDM dari revisi PP 23 Tahun 2010,” kata Sri.

“Ini agar Indonesia, dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, bisa sama dari segi rezim PPN, terutama di bidang angkutan udara dalam bentuk sewa pesawat dari luar negeri,” ujarnya. (ria)

Baca juga: http://radarpagi.com/tarik-investasi-pemerintah-siapkan-beragam-insentif-pajak/

 

 

News Feed