oleh

Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa Sekda Jawa Barat

-Jawa-379 views

 

Jakarta, Radar Pagi – KPK memeriksa Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa sebagai saksi terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Iwa Karniwa dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Dewi Tisnawati,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Selain Iwa, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain, yaitu analis dokumen Perizinan Lira Sri Mawarni, pensiunan PNS Daryanto, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Heru Gunawan, PNS bernama Andu Nusantara, dan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Sementara saksi dari pihak swasta adalah Olivia Sari Dewi dan Hanes Citra Tjhie,

Menurut Yuyuk, KPK mulai mendalami indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan mengubah aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi agar perizinan proyek tersebut bisa diterbitkan secara menyeluruh.

Dia menjelaskan, perubahan aturan tata ruang) tersebut membutuhkan revisi Perda Kabupaten Bekasi. Demi merevisi perda inilah para tersangka terindikasi melakukan pelanggaran hukum.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK terus mendalami sejumlah penyimpangan perizinan yang diduga terjadi sejak awal dan keterkaitannya dengan dugaan suap yang diberikan pada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dan juga pendalaman sumber uang suap tersebut pada sejumlah pejabat dan pegawai Lippo Group selaku pengembang Meikarta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, yaitu Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Kemudian Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

KPK menduga realisasi pemberian ‘fee’ sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar dari Rp13 miliar yang dijanjikan melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Mengenai banyaknya dinas dalam Pemkab Bekasi yang diduga terlibat dalam kasus ini dikarenakan proyek Meikarta memiliki banyak rencana pembangunan gedung, mulai apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, tempat pendidikan, sampai lahan makam, sehingga dibutuhkan banyak perizinan dari berbagai dinas. (jar)

Baca juga: http://radarpagi.com/polda-metro-gunakan-traffic-analysis-accident-untuk-selidiki-kecelakaan-yang-tewaskan-tiga-santri/

News Feed