oleh

Sebenarnya Ada Nggak Sih Kampanye dalam Reuni 212 Kemarin?

-Hukum-782 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berbeda pendapat soal ada tidaknya kampanye dalam Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018) kemarin.

Ketua Bawaslu DKI Muhammad Jufri melihat ada orasi-orasi yang disampaikan sejumlah tokoh yang menyinggung tentang capres. Sementara anggota Bawaslu DKI, Puadi, menyatakan tak ada pelanggaran pemilu dalam aksi tersebut.

Senada dengan Jufri,  Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, memandang Reuni 212 sebagai ajang kampanye terselubung bagi capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Selain itu, kata Eva, ada juga seruan yang menjelek-jelekkan capres nomor urut 01 Jokowi.

“Faktanya mereka kampanye, mengajak (masyarakat) memilih PS (Prabowo Subianto) dengan memburuk-burukan Jokowi dan PDIP,” kata Eva, Senin (3/12/2018).

Eva menganggap kubu Prabowo tak mampu berkampanye dengan benar. Eva menyayangkan terselipnya seruan-seruan yang menurutnya bersifat negatif di Reuni 212.

“Berkampanye dengan benar saja nggak mampu, gimana mau mengelola negara? Aturan dilanggar, nggak ngomong program, ada pengajian tapi ada juga maki-makian,” ujar Eva.

Di lain tempat, Partai Hanura juga menilai Reuni 212 sarat dengan agenda politik praktis dan menggiring umat Islam agar memilih pemimpin yang sebenarnya tidak Islamiah.

“Reuni 212 tersebut sedang menggiring umat untuk memilih capres yang sama sekali tidak paham tentang Islam. Bahkan diduga juga jarang mengerjakan kewajiban seperti salat, puasa, bahkan juga belum pernah berhaji walaupun sudah sangat mampu,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah di Jakarta, Senin (3/12/2018).

Menurut Inas, tujuan Reuni 212 sudah melenceng dari tujuan utama. Dia menyebut Reuni 212 tidak lagi murni membela agama.

“Reuni 212 tidak lagi murni aspirasi umat Islam dengan ketulusan membela Islam, tapi sarat dengan politik praktis untuk mengarahkan umat agar mengikuti kehendak orang-orang tertentu untuk memilih capres 02 dengan cara yang sangat tidak elegan, yakni mendeskriditkan pemerintahan yang sekarang,” ujarnya.

Dia juga menyebut ada upaya licik dengan menggunakan istilah ‘partai penista agama’ dan seruan ‘haram memilih capres yang diusung partai penista agama’. Dua istilah itu disampaikan Habib Rizieq Syihab melalui rekaman suara yang diperdengarkan di Reuni 212.

“Adanya upaya licik dengan jargon partai penista agama dengan mengharamkan memilih capres yang diusung partai penista agama, padahal cara-cara licik tersebut justru bertentangan dengan ajaran agama manapun juga,” tutur Inas.

Kembali ke Bawaslu, anggota Bawaslu Puadi meyakini tak ada pelanggaran pemilu karena dirinya sama sekali tak menemukan alat peraga kampanye di arena Reuni 212 dan tak ada pelanggaran dalam rekaman orasi Habib Rizieq Syihab.

“Kalau kemudian ada bukti rekaman yang disampaikan oleh Habib Rizieq Syihab, itu rekaman yang menurut panitia kalau nggak salah namanya Pak Haikal (Hassan) panitia 212, itu dua tahun yang lalu, kemudian disetel di lokasi dan itu locus-nya nggak ada urusannya. Jadi peristiwanya kapan, karena pola penanganan pelanggaran itu adalah di mana peristiwa locus delicti-nya,” ucap Puadi.

Namun sebenarnya ada dua rekaman yang diputar di Reuni 212. Pertama, rekaman khotbah Jumat Habib Rizieq pada 2 Desember 2016, seperti yang dikatakan Puadi. Kedua, rekaman pidato terbaru Habib Rizieq yang dibuat khusus untuk acara Reuni 212 hari ini. Entah kenapa, Puadi tak membahas soal rekaman kedua itu.

Selain itu, lagu berjudul ‘Astaghfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong’ juga diputar di Reuni 212. Lagu tersebut diputar setelah rekaman suara ceramah Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab diperdengarkan. (jar)

News Feed