oleh

BPK Serahkan LHP Manajemen Aset Kabupaten Intan Jaya

 

Jayapura, Radar Pagi – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan Tertentu Atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Intan Jaya Tahun Anggaran 2017 s/d Semester I 2018.

Penyerahan dokumen LHP dilakukan oleh Ir. Adi Sudibyo, M.M selaku Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua di Auditorium Kantor BPK di Jalan Balai  Kota Nomor 2 Kota Jayapura, Senin (10/12/2018).

“Dokumen tersebut saya serahkan kepada Bupati Kabupaten Inta Jaya, Natalis Tabuni,” sebut Adi Sudibyo dalam berita acara penyerahan LHP.

Dalam penyerahan LHP ini terungkap bahwa hasil LHP untuk Kabupaten Intan Jaya adalah pengelolaan manajemen aset telah sesuai dengan ketentuan, namun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dperbaiki, yaitu:

  1. Tentang penghapusan BMD belum diatur.
  2. Pembangunan aset tetap berupa gedung dan bangunan masih di atas tanah milik masyarakat.
  3. Tanah belum menjadi hak pemerintah daerah.
  4. Peraturan tentang penggunaan rumah dinas dan kendaraan dinas belum diatur.
  5. Administrasi tentang pinjam pakai barang yang digunakan dan dibawa oleh ASN/pihak lain, belum tertib.
  6. Kendaraan dinas dibawa oleh orang yang sudah pension atau masa jabatan berakhir.
  7. Penguasaan aset bergerak oleh seseorang lebih dari satu kendaraan.

Selain Kabupaten Intan Jaya, kabupaten lainnya di Papua yang juga menerima LHP adalah Kabupaten Yapen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Serui.

Terlihat hadir dalam acara ini para bupati, DPRD, inspektorat, serta pejabat struktural dan fungsional BPK-RI. (Om Yan)

 

 

 

News Feed