oleh

Heboh Ribuan e-KTP Tercecer di Duren Sawit, Benarkah Berpotensi Kecurangan Pemilu?

-Jabodetabek-426 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Partai Gerindra dan PKS khawatir fenomena temuan 2.005 e-KTP yang tercecer di Jalan Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, bisa menimbulkan potensi kecurangan pemilu.

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman mengaku heran bagaimana bisa e-KTP yang merupakan milik pribadi perseorangan bisa terbuang begitu saja. “Kami khawatir ada yang tidak beres dengan temuan tersebut. Bagaimana KTP milik banyak orang bisa tercecer begitu,” kata Habiburokhman di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Menurutnya,  jika fenomena tercecernya e-KTP tak disikapi serius oleh pemerintah, maka ada kemungkinan penyalahgunaan KTP orang lain saat pencoblosan nanti.

“Berdasarkan Pasal 348 UU Pemilu, KTP adalah syarat untuk melakukan pencoblosan. Jika tidak diantisipasi serius, terbuka kemungkinan ada penyalahgunaan KTP orang lain untuk melakukan pencoblosan,” katanya.

Senada dengan Habiburokhman, Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin saat dikonfirmasi, Senin (10/12/2018), menduga permasalahan ini berkaitan dengan urusan Pilpres 2019.

“Jelas mengkhawatirkan dan harus diusut tuntas. Karena hal ini tidak hanya menyangkut potensi kecurangan dalam pemilu, juga menyangkut keamanan negara,” ujarnya.

Suhud kemudian berbicara soal praktik jual-beli blangko e-KTP. Menurut dia, praktik tersebut bisa berpotensi memunculkan pemilih penyusup di Pemilu 2019.

“Praktik jual beli blangko e-KTP rentan digunakan para penyusup yang bertujuan merusak negara. Praktik jual beli blangko e-KTP berpotensi memunculkan pemilih siluman dalam Pemilu 2019. Apalagi bersamaan dengan adanya 31 juta data baru yang akan dimasukkan dalam data pemilih,” sebut dia.

Suhud meminta DPR bergerak menyikapi temuan-temuan ini. Namun Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menepis kekhawatiran itu.

“Bisa saja mengait-ngaitkan hal yang dianggap bukan menjadi potensi kecurangan dan sebagainya, walaupun itu kami yakin tidaklah karena ada tanda-tanda khusus mana (e-KTP) yang asli, mana yang palsu,” kata Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Bagi Amali, kemungkinan terjadi kecurangan di Pemilu 2019 yang berkaitan dengan penyalahgunaan e-KTP sangat kecil terjadi. Ini karena KPU punya data pemilih.

“Saya kira tidak ya, kalau dipakai untuk itu kan gini. Kalau dia pakai itu (e-KTP palsu) kan bisa tinggal cocokkan aja, ada di DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) sama DPT-nya KPU,” kata politikus Partai Golkar itu.

Persoalan e-KTP yang tercecer ini bukan kali pertama. Sehingga wajar timbul kecurigaan sebagian masyarakat e-KTP ini akan dijadikan alat kecurangan dalam Pilpres mendatang. Namun bicara soal kecurangan, belum tentu pelakunya pemerintah.

“Kalau pemerintah niat melakukan kecurangan dengan e-KTP, nggak mungkin operasinya bisa berantakan, kececeran di jalanan sampai berkali-kali,” ujar pengamat politik Pusat Kajian Politik Ekonomi Indonesia (PKPEI), Barata, saat dimintai pendapatnya melalui selular, Senin (10/12/2018).

Menurut Barata, kalaupun ada potensi kecurangan, maka peluangnya lebih besar dilakukan oleh oposisi pemerintah atau pihak-pihak yang ingin masyarakat bertikai karena pemilu.

“Justru yang lebih berpotensi melakukan kecurangan lewat e-KTP itu kubu oposisi. Curang bukan dengan cara menggandakan data pemilih, tapi dengan memanfaatkan isu e-KTP untuk menggiring opini masyarakat bahwa seolah pemerintah hendak melakukan kecurangan,” katanya.

Polisi sendiri memastikan sebagian besar e-KTP yang ditemukan sudah expired (kadaluwarsa). Kalaupun masih ada yang berlaku, masa berlakunya tinggal 1-2 bulan lagi. Sebanyak 63 e-KTP di antaranya bahkan dalam kondisi sudah rusak.

Saat ini, polisi sedang menelusuri unsur pidana dari tercecernya e-KTP ini dengan mencari pelaku yang bertanggungjawab.

“Harusnya dihancurkan, bukan dibuang begitu. Ini kan masalahnya sekarang siapa yang membuang karung itu,” kata Kapolres Jaktim Kombes Tony Surya Putra di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pembuang e-KTP itu sama dengan pembuang di Bogor pada Mei 2018.

“Tetapi ini tahun politik ya sensitif, harus kita cari siapa yang tanggung jawab siapa yang buang, karena ada indikasi orang sama yang dulu di Bogor yang sekarang tercecer di Duren Sawit,” ujarnya di acara Rakornas Bawaslu, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/12/2018).

Tjahjo juga mengatakan tidak menutup kemungkinan peristiwa penemuan e-KTP ini ada indikasi kepentingan politik. Apalagi terjadi di tahun menjelang pilpres. Pihaknya akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. 

“Kalau saya melihat ada indikasinya, ada unsur di sana walau itu e-KTP sudah kedaluarsa. Nah, kami tunggu hasil penyidikan tuntas dari polisi. Sudah ada (tim penyidik), kami nggak mau dahului polisi. Nanti ada konpers resmi setelah kami ketemu Kabareskirim (Komjen Arief Sulistyanto,” ujarnya. (jar)

News Feed