oleh

Tilep Dana Pendidikan, Bupati Cianjur Terancam Hukuman Maksimal

-Jawa-688 views

 

Jakarta, Radar Pagi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menuntut Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dengan hukuman maksimal. Irvan dan para tersangka lainnya diduga menilep Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018.

“Kita sepakat akan tuntut maksimal supaya memberi efek jera agar tidak terjadi di daerah-daerah lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/12).

Selain Irvan, para tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady.

Namun Tubagus Cepy Sethiady tak ikut terjaring dalam OTT KPK. Cepy diduga berperan sebagai perantara pemberian uang dari para kepala sekolah kepada Irvan. KPK meminta Cepy yang masih buron untuk menyerahkan diri.

Menurut Basaria, uang DAK itu seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas 140 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Cianjur.  Namun lantaran dananya disunat para tersangka, pembangunan fasilitas pendidikan pun menjadi tidak maksimal.

“Jelas yang menjadi korban adalah para siswa di Cianjur dan masyarakat yang seharusnya menikmati anggaran DAK tersebut secara maksimal,” tegasnya.

KPK menduga Irvan bersama sejumlah pihak diduga memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sekitar 14,5 persen dari total Rp 46,8 miliar. Diduga Irvan meminta jatah 7 persen atau Rp 3,2 miliar dari total anggaran Rp 46,8 miliar.

Ancaman hukuman para tersangka adalah hukuman penjara 4-20 tahun dan denda Rp 200 juta hingga Rp1 miliar.

Sementara itu, Partai NasDem memastikan tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap kadernya yaitu Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Alasannya, Irvan sudah mengundurkan diri begitu terjerat kasus.

“Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, jadi sudah tak lagi bagian NasDem,” kata Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari dalam keterangannya, beberapa saat lalu.

Pengunduran diri Rivano, kata Taufik, sesuai pakta integritas bahwa kader yang tersandung kasus hukum seperti korupsi otomatis harus mengundurkan diri atau dipecat.

“Kalau di Partai NasDem ada ketentuan bahwa ketika kader terkena kasus korupsi itu pilihannya mengundurkan diri atau dipecat, dan itu berlaku untuk semua kader,” kata Taufik. (jar)

Baca juga: http://radarpagi.com/2018/12/13/ini-kronologi-ott-bupati-cianjur-berkode-cempaka-yang-diduga-tilep-dana-pendidikan/

 

News Feed