oleh

Serahkan Pagu Anggaran 2019, Bupati Intan Jaya: Pendapatan Kita Hanya Meningkat Rp2 Miliar

 

Intan Jaya, Radar Pagi – Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, SS, M.Si menyerahkan secara simbolis Pagu Anggaran Tahun 2019 kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Intan Jaya Markus Airori, S.Sos, M.Si, di Kota Sugapa, Jumat (14/12/2018).

Dalam arahannya di hadapan hadirin yang sebagian besar merupakan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan para Kepala Perangkat Daerah, antara lain Asir Mirip, S.Pd, M.Si (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) dan Fulgensius Wiran, SE (Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Bupati menyampaikan bahwa kondisi anggaran pendapatan Kabupaten Intan Jaya Tahun 2019 hanya menunjukkan peningkatan sekitar Rp2 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Pendapatan kita hanya meningkat kurang lebih Rp2 miliar, sangat kecil dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kecilnya peningkatan itu menunjukkan bahwa kita belum bekerja keras untuk mampu meningkatkan pendapatan daerah, baik dari pos PAD maupun Dana Perimbangan,” kata Bupati.

Menurut Bupati, sampai saat ini masih ada OPD yang tidak serius mengurus dana DAK, padahal dana tersebut merupakan sumber pendanaan yang sangat strategis dalam rangka mendukung peningkatan APBD.

“Masih kurangnya kegiatan-kegiatan yang dibiayai melalui APBN murni maupun APBN TP di Kabupaten Intan Jaya, hal ini menggambarkan bahwa OPD lemah dalam perencanaan, terutama dalam menyampaikan proposal dana, dan informasi kepada kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan masing-masing OPD,” katanya.

Menurut Bupati, kurangnya koordinasi antara lembaga dalam tataran lingkup kabupaten maupun provinsi dan pusat, menyebabkan pendapatan daerah 2019 sangat kecil dibandingkan dengan rencana yang telah disusun dalam RKPD 2019.

“Pendapatan asli daerah sebesar Rp4.400.000.000 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2014. Sampai sekarang posisinya tetap stagnan pada angka tersebut,” kata Bupati.

Dia melanjutkan, pendapatan dana perimbangan cenderung menurun, terutama dari pos dana DAK selalu berfluktuatif. Beberapa bidang DAK mengalami penurunan, seperti kesehatan dan KAB pada tahun 2018 memperoleh Rp45 miliar, namun pada tahun 2019 tidak lebih dari Rp20miliar. Artinya menurun lebih dari 50%.

“Sementara kabupaten lain mengalami peningkatan. Ini tandanya ada apa dengan pengelolaan DAK di tingkat OPD?” tanya Bupati.

Bupati pun mengakui keterbatasan kapasitas fiskal Kabupaten Intan Jaya karena ada pos pendapatan yang sifatnya Dana Diarahkan, yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

“Ketiga sumber dana tersebut, pengelolaannya diarahkan oleh pemberi dana untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Dengan kondisi tersebut, menunjukkan celah fiskal pada postur APBD Kabupaten Intan Jaya sangat terbatas, sementara kebutuhan anggaran untuk membiayai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sangat besar mencapai lebih dari Rp2 triliun,” kata Bupati.

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni SS, M.Si (Tengah)

Pada tahun 2019, lanjut Bupati, kebutuhan belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah dan bantuan sosial) mengalami peningkatan cukup signifikan, khususnya pos belanja pegawai.

Bupati menjelaskan, belanja pegawai untuk tahun 2019 mendekati angka Rp245 miliar karena terjadi kenaikan gaji pegawai sebesar 5% dan penambahan 5 kursi anggota DPRD pada pemilihan legislatif tahun 2019.

Selain itu, ada belanja hibah Bansos sekitar Rp60 miliar, belanja subsidi sekitar Rp12 miliar, dan Dana Desa yang bersumber dari APBD yang bersumber lagi dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Otonomi Khusus sekitar Rp70 miliar yang sifatnya wajib berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kesimpulannya walaupun kapasitas fiskal kita sangat terbatas, namun tetap kita upayakan bahwa penggunaan anggaran semaksimal mungkin untuk membiayai program-program skala prioritas, yaitu dalam bidang layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial,” kata Bupati.

Mengingat kondisi keuangan yang terbatas, Bupati berharap para kepala SKPD memahami bahwa pagu anggaran dialokasikan berdasarkan skala prioritas. Artinya alokasi anggaran diarahkan untuk membiayai program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah.

Lanjut Bupati, mengingat kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan daerah, maka ada OPD yang memperoleh pagu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, pagu yang diterima agar digunakan untuk membiayai program-program prioritas.

“Dalam penyusunan RKA agar benar-benar dilakukan penghematan dan efesiensi pada pos belanja rutin kantor. Belanja-belanja tersebut agar lebih dirasionalkan, seperti biaya pemeliharaan kendaraan dinas, ATK belanja cetak penggandaan, honor-honor pegawai dan pegawai tidak tetap, rapat rutin dan perjalanan dinas,” katanya.

Bupati berharap pada tahun 2020, perolehan pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan dari semua pos pendapatan, terutama dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, untuk itu kepada para Kepala OPD agar lebih intensif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga, serta melengkapi dana dukung dan data teknis yang dibutuhkan.

“Setiap OPD agar segera menyusun proposal guna menarik kegiatan-kegiatan APBN dan APBD Provinsi ke Intan Jaya sehingga masyarakat dapat menerima manfaat dari APBN dan APBD Provinsi,” katanya.

Bupati juga meminta kegiatan Bimtek dan Diklat dilakukan secara tersertifikasi dan selektif melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga  diklat yang terakreditasi.

“Dan mulai sekarang dihentikan untuk diklat-diklat yang dilakukan dengan lembaga-lembaga tertentu yang bisa diatur pelaksanaannya,” katanya. (Om Yan)

News Feed